Selasa, 21 Agustus 2018

Penerimaan CASN 2018, Honorer K1 Minta Diprioritaskan

SERANG, (KB).- Ketua Forum tenaga honorer kategori 1 (K1) Pemprov Banten M Ridwan mendesak pemerintah pusat agar memprioritaskan 350 lebih honorer K1 dalam penerimaan calon aparatur sipil negara (CASN) 2018. Menurut Ridwan, tenaga honorer K1 tidak bisa digeneralisasikan dengan honorer K2 maupun tenaga honorer non kategori.

“Kalau K1 itu dasar hukumnya jelas di PP (peraturan pemerintah) 48 tahun 2005 junto PP 56 tahun 2012 (tentang pengangkatan tenaga honorer). Jadi tidak bisa digeneralisasi dengan K2 atau non kategori. K1 diutamakan, itu lebih fair,” ujar Ridwan kepada Kabar Banten, Jumat (11/5/2018). Hal tersebut disampaikan Ridwan menanggapi pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur yang menegaskan tenaga honorer harus tetap ikut tes CASN 2018.

“Poinnya, K1 tetap diutamakan tanpa tes. Saya khawatir kalau digeneralisasikan, K1 akan bergejolak. Teman-teman K1 akan sangat dirugikan. Kita kan sudah berjuang mati-matian. Kami menuntut keadilan. Teman-teman (K1) 300 (orang) yang dulu diangkat melalui PP itu. Dulu jumlahnya 781, dan kami di dalamnya,” kata Ridwan.

Ia mengungkapkan, sedianya persoalan honorer K1 sudah hampir terselesaikan di era Yuddy Chrisnandi. “Dulu menteri sebelum Asman Abnur janji kalau K1 mau diangkat syaratnya kepala daerah atau sekda menghadap maka akan diselesaikan. Tapi ketika itu menterinya langsung diganti,” ujarnya. Selain itu, honorer K1 juga sudah melalui tahapan demi tahapan untuk pengangkatan, mulai dari pemberkasan hingga tes kesehatan.

“Dulu 781 K1 itu dianggap lengkap syarat administrasinya. Sudah diinstruksikan juga untuk tes narkoba tes kesehatan. Lalu tiba-tiba kebijakan tidak jelas. Kalau sudah diluluskan kenapa harus tes lagi,” ucap Ridwan yang sudah menjadi tenaga honorer sejak 2001 ini. Ridwan juga meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) juga yang bertanggung jawab atas persoalan honorer K1.

“BKD juga jangan menyerah begitu saja. Karena ini juga kan dosanya BKD, pada saat (pengangkatan) yang 300 (honorer K1) itu kan tidak melihat konsekuensinya. Kami ditinggalkan. Enggak bisa (mengatakan) terserah kebijakan pusat. Daerah lain itu ngotot. Banten itu kurang, tidak ada geregetnya ketika meminta kuota lebih,” tutur Ridwan.

Meski demikian, ia meyakini honorer K1 Banten bisa diangkat menjadi CASN. Sebab, kata dia, saat ini pemprov sedang berkomunikasi khusus dengan kementerian. “Gubernur saat apel bersama mengatakan bahwa honorer K2 dan non kategori itu akan melalui tes. Gubernur tidak menyinggung K1. Kami kemudian langsung konfirmasi ke wagub (Andika Hazrumy). Beliau menjawab bahwa (terkait) K1 memang sedang ada komunikasi khusus dengan kementerian,” katanya.

Tak bisa berbuat banyak

Terpisah, Kepala BKD Banten, Komarudin mengatakan, pemerintah daerah tidak bisa berbuat banyak atas kebijakan pemerintah pusat terkait pengangkatan CASN. “Memang formasi dan pengangkatan itu kan di Menpan. Kalau kebijakan menterinya seperti itu bagaimana lagi, daerah kan enggak ada kewenangannya,” ucap Komarudin. (RI)*


Sekilas Info

LAZ Harfa Banten Gelar Sholat Ghaib dan Doa Bersama Untuk Korban Gempa Lombok

SERANG, (KB).- Lembaga Amil Zakat Harapan Dhuafa (LAZ Harfa) Banten menggelar sholat ghaib dan doa bersama …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *