Penduduk Miskin Bertambah, Kinerja OPD Disoal

SERANG, (KB).- Kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dipertanyakan. Hal tersebut menyusul data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengungkap penduduk miskin Banten bertambah dari 675,04 ribu orang menjadi 699,83 ribu orang. Wakil Ketua DPRD Banten, Muflikhah mengatakan, bertambahnya penduduk miskin di Banten tersebut membuktikan program-program OPD, terutama yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, selama ini tidak optimal.

“Ini jadi evaluasi juga buat para kepala dinas. Bahwa, harus punya program yang lebih nyata, sehingga bisa menekan angka kemiskinan,” kata politisi PPP tersebut, kepada wartawan, kemarin. Selain itu, dia meminta ke depan bidang perekonomian juga diprioritaskan dalam upaya memangkas jumlah penduduk miskin di Banten.

“Di perekonomian itu kan pertanian dan perikanan, kemudian koperasi dan UMKM. Ini menjadi pekerjaan rumah kami semua. Anggaran mitra Komisi II itu minim. Ke depan sebetulnya ada program-program untuk menjawab persoalan kemiskinan itu. UMKM dan koperasi itu kan bersentuhan dengan masyarakat. Tapi, selama ini (programnya) tidak optimal. Seolah-olah jalan di tempat programnya. Buktinya, kenapa angka kemiskinan tidak bisa direm, malah naik. Dipertanyakan itu dinas-dinas yang bersentuhan langsung dengan itu,” ujarnya.

Ia mempertanyakan program perekonomian di Provinsi Banten tidak masuk dalam prioritas Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten Wahidin Halim-Andika Hazrumy. “RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) kan fokus pada 3, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Kenapa perekonomian tidak dijadikan prioritas. Padahal, ekonomi itu mendongkrak ketiganya, baik infrastruktur, pendidikan, kesehatan. Tanpa didukung kekuatan ekonomi, saya kira kurang pas,” ucap Koordinator Komisi II yang membidangi perekonomian tersebut. Menurut dia, dinas terkait harus mempunyai program nyata untuk mengentaskan persoalan kemiskinan tersebut. Program tersebut harus menunjukkan progres dan jangan sampai berjalan di tempat.

Sebelumnya, Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Banten, Hudaya Latuconsina menuturkan, penanggulangan kemiskinan di Provinsi Banten harus dilakukan secara terintegrasi dan tanpa basa-basi. OPD di Lingkungan Pemprov Banten harus keroyokan dengan program-program konkretnya dalam upaya mengurangi angka kemiskinan. “Transformasi yang dimaksud pak wagub (Andika Hazrumy) adalah langkah efektif yang tidak lagi berbasa-basi, lalu bagaimana upaya konkret untuk mengatasi persoalan kemiskinan itu dilakukan,” tuturnya. (RI)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here