Pendistribusian Elpiji di Pandeglang tidak Terpantau

PANDEGLANG, (KB).- Dinas Perindustrian dan Perdagangan ESDM Kabupaten Pandeglang tidak dapat memantau secara total proses pendistribusian gas elpiji 3 kilogram di masyarakat. Sebab, pemerintah setempat hanya mampu mengontrol pendistribusian elpiji hanya sampai titik pangkalan.

Kepala Disperindag Kabupaten Pandeglang Andi Kusnardi mengatakan, pengawasan gas elpiji oleh pemerintah daerah hanya sampai ke pangkalan. Sementara pengawasan distribusi hingga ke masyarakat sudah bukan kewenangan pemerintah daerah.

“Kaitan elpiji , Disperindag tidak terlalu mendalam, itu juga paling monitoring bersama tim. Kewenangan itu ada di bagian ekonomi dengan Hiswana Migas. Iswana migas juga hanya bisa mengawasinya sampai ke pangkalan. Kalau ada pangkalan yang bermain harga itu langsung di-blacklist. Tapi mereka juga tidak bisa memantau peredaran sampai ke warung-warung,” kata Disperindag Pandeglang Andi Kusnardi kepada Kabar Banten, Senin (7/10/2019).

Menurut dia, sejumlah kecamatan memiliki kuota yang berbeda-beda. Namun, kuota tersebut bersifat tentatif dan menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, Disperindag hanya bisa memonitor harga sampai di tingkat pangkalan, meskipun berbagai informasi terkait harga elpiji naik.

“Per kecamatan itu jumlahnya sudah diatur. Kalau untuk menambah kuota itu harus berlangsung dengan hiswana migas. Masing-masing kecamatan itu beda jumlah kuotanya. Kalau soal harga yang melambung, itu kami tidak bisa mengontrol, karena itu kan kewenangan mereka yang menjual,” ujarnya.

Andi menjelaskan, untuk mekanisme penambahan kuota gas tiga kilogram langsung berhubungan dengan Pertamina dan Hiswana Migas. Karena yang memiliki kewenangan untuk mengatur pendistribusian elpiji.

“Saya sih berharap agar masyarakat memiliki kesadaran sosial secara kolektif. Sehingga elpiji 3 kilogram itu bisa dinikmati oleh masyarakat menengah ke bawah. Selain itu, bagi para ASN agar tidak menggunakan gas bersubsidi. Sebab, di tingkat kecamatan sudah diatur sesuai dengan jumlah penduduk. Kalau mau bertambah kan harus bersurat resmi ke Hiswana Migas,” ucapnya.

Sementara itu, anggota Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Provinsi Banten H. Oji mengatakan, pendistribusian elpiji 3 kilogram tersebut merupakan upaya pemerintah untuk membantu masyarakat menengah ke bawah. Adapun jumlah yang saat ini diberikan dengan kuota yang terbatas.

“Adapun untuk jumlah agen tabung gas bergantung pada jumlah penduduk di kecamatan. Kalau untuk harga pangkalan ke agen yang ada di tiga zona, yaitu zona satu Rp 14.200 per tabung, zona dua Rp 14.500 dan untuk zona tiga Rp 15.200,” tuturnya.

Oji mengimbau agar para ASN dan masyarakat menengah ke atas untuk tidak menggunakan gas bersubsidi tersebut. Namun dirinya menyarankan untuk beralih kepada gas nonsubsidi.

“Saya rasa untuk masyarakat yang berpenghasilan Rp 1,5 juta ke atas itu tidak menggunakan tabung 3 kilogram. ASN juga kan sudah ada dalam surat edaran bupati dilarang menggunakan gas elpiji,” katanya. (Ade Taufik/EM)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here