Rabu, 26 September 2018

Pendidikan Gratis Dinilai Sulit Diwujudkan

SERANG, (KB).- Ketua Banten Bersatu Inovatif (BI), Ibnu Nurul Ibadurohman menilai, pendidikan gratis yang digagas Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) sulit diwujudkan. Hal tersebut berkaca pada bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) yang tidak terlampau rumit, tetapi selalu telat dalam pencairannya.

Hal tersebut disampaikan dia seusai menggelar diskusi bertema “Pendidikan gratis SMA/SMK negeri untuk siapa?”. Pada agenda tasyakuran satu tahun BI di salah satu kafe Kota Serang, Sabtu (26/5/2018) malam.

“Sangat jauh, belum kami kaji apakah itu berbenturan lagi dengan undang-undang di atasnya, khawatir seperti berobat gratis berbenturan dengan undang-undang JKN BPJS, harusnya dikaji ulang, dibedah lagi. Sementara, pusat kan ada program Indonesia pintar, sinkronisasinya sejauh mana,” katanya seusai acara.

Ketua DPD KNPI Provinsi Banten yang turut hadir dalam diskusi tersebut, Ali Hanafiah mengapresiasi ide tentang pendidikan gratis. Tetapi, dia menilai, adanya ketidakadilan dalam program tersebut, karena pendidikan gratis hanya untuk SMA/SMK negeri saja, padahal swasta sangat banyak menampung siswa miskin.

“Jangan lagi dikotomi negeri dan swasta, jangan lagi dilihat, bahwa persoalannya yang akan dibantu negeri, tapi semua yang ada di pendidikan ini harus kami bantu,” ucapnya.

Bahkan, menurut dia, dia lebih cenderung bantuan untuk pendidikan gratis SMA/SMK negeri tersebut, dialihkan untuk kesejahteraan guru honorer yang kurang diperhatikan kesejahteraannya. Ia mengungkapkan, saat gurunya sejahtera, maka maksud dan tujuan pendidikan gratis gubernur bisa terealisasi.

“Saya lebih condong, menurut saya bagaimana memerhatikan guru-guru honorer yang ada di masyarakat, kenapa? Bagaimana pengabdian seorang guru setiap bulan mereka hanya punya penghasilan Rp 300.000-Rp 500.000. Nah, ini yang harus kami bantu,” ujarnya.

Ia khawatir, program yang tujuannya baik dari gubernur, tetapi tidak tepat sasaran. Dengan bantuan BOS dan Bosda sekolah sudah cukup untuk kebutuhan operasionalnya, tetapi guru honorer di negeri dan swasta tidak terakomodir dengan layak kesejahteraannya. (Masykur/YY)*


Sekilas Info

Lomba Film Dokumenter, Komunitas Arjuna Film Unpam Raih Juara I

SERANG,(KB).- Komunitas Arjuna Film Univeritas Pamulang (Unpam) Kota Tangerang Selatan berhasil merebut gelar juara I Lomba …

One comment

  1. Sangat bingung kami masyarakat, ada yg bilang sma/smk gratis thn2018, tapi nyatanya kami orgtua masih bayar 350rb/bulan uang sekolah sman ditangerang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *