Pencucian Uang di Provinsi Banten Tinggi

WAKIL Ketua PPATK, Dian Ediana Rae dan Moderator Erry P Suryanto, Kepala Divisi Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah, Layanan dan Administrasi BI Banten memberikan pemaparan saat acara seminar "Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme".*

SERANG, (KB).- Provinsi Banten menduduki rangking keempat tertinggi tingkat korupsi dan pencucian uang (Money Laundry). Sepanjang tahun 2010 hingga Oktober 2018, tercatat bahwa tingkat kejahatan ekonomi di Banten meningkat.

Pada tahun 2017, jumlah kasus korupsi menanjak naik, dengan jumlah 576 kasus korupsi, 1.298 tersangka, Rp 6,5 triliun kerugian negara, dan Rp 211 miliar kasus suap. Sedangkan untuk tingkat LTKM tertinggi di Banten, yakni Tangerang Raya meliputi Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Tangerang Selatan.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae, pada acara seminar “Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme” di lantai 4 Rekreasi Gedung Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Banten, Kamis (29/11/2018).

“Seperti yang sudah kita lihat tadi, bahwa Banten berada di rangking keempat tingkat kejahatan ekonominya, setelah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur,” ujar Dian.

Dia juga menjelaskan, jika tindak kejahatan itu merupakan laporan yang diterima oleh PPATK dari berbagai sumber yang kemudian dilakukan analisis untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Hampir dari semua ptofesi dilaporkan. Mulai dari pejabat pemerintah, ASN (aparatur sipil negara), tokoh politik, hingga masyarakat dan pegawai swasta ada dalam laporan pihaknya.

Dari 5.014 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) di Banten, 32, 4 persennya terindikasi pidana. “Mayoritas terkait LTKM tersebut meliputi penipuan, korupsi dan perjudian. Dan yang paling banyak adalah kasus penipuan,” katanya.

Dia mengatakan, kegiatan itu dilakukan dalam rangka memberantas tindak kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme yang saat ini sedang marak di Indonesia. Selain itu juga sebagai bentuk pengetahuan bagi rekan media, untuk menyebarluaskan kepada masyarakat agar berhati-hati dan tetap waspada dalam bertransaksi.

“Baik melalui perbankan maupun finance technologi (Fintech). Saya kira ini juga memerlukan perhatian kita bersama untuk tetap berhati-hati dan selalu waspada dalam setiap tindakan sekecil apapun yang berujung kepada pidana,” ucapnya.

Masyarakat diimbau melaporkan

Dian juga mengimbau seluruh masyarakat dan rekan media untuk bersedia melaporkan apabila ada suatu tindak kejahatan ekonomi yang terjadi di lingkungan. Mulai dari kasus narkoba, korupsi, hingga pencucian uang atau money laundry.

“Jika ada rekan-rekan yang mengetahui adanya tindakan tersebut, bisa langsung laporkan kepada kami untuk ditindak dan dilakukan analisis oleh pihak kami,” tuturnya.

Terkait pelaporan, Dian juga menegaskan akan memberikan perlindungan sepenuhnya terhadap pelapor. “Kerahasiaan pelapor akan kami protek keras, sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, dan kami jamin tidak akan terekspos,” katanya.

Acara tersebut ditutup dengan sesi tanya jawab dan dimoderatori oleh Kepala Divisi Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah, Layanan dan Administrasi BI Banten Erry P Suryanto. Erry juga mengatakan, dari hasil sharing tersebut, tindak pencucian uang serta kejahatan ekonomi harus ditindak tegas dengan memberikan hukuman agar pelaku merasa jera dan tidak melakukan tindak kejatahan lainnya.

“Jadi, setiap tindak kejahatan ekonomi tersebut masuk dalam money laundry dan harus diberantas serta ditindak tegas pelakunya untuk memberikan efek jera,” katanya. (Rizki Putri/SJ)* 

Tingkat Korupsi dan Pencucian Uang di Banten

Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM):    5.014 Laporan,

Kasus Korupsi:                                                                           576 Kasus,

Tersangka:                                                                                1.298 Orang,

Kerugian Negara:                                                                    Rp 6,5 Triliun,

Kasus Suap:                                                                              Rp 211 Miliar,

LTKM Tertinggi:                                                                     Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangsel.

*Data PPATK 2017

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here