Pencabutan 4 Raperda Menyesuaikan Aturan Baru

SERANG, (KB).- Penarikan empat rancangan peraturan daerah (Raperda) di Pemkot Serang dilakukan salah satunya, karena menyesuaikan aturan-aturan yang ada, bukan akibat ketidaktelitian. Hal tersebut, disampaikan Wali Kota Serang Syafrudin saat menjelaskan mengenai hal tersebut, Ahad (25/8/2019).

Salah satu perda yang dicabut, yaitu terkait kedudukan keuangan wali kota. Setelah raperda diusulkan, kemudian datang aturan yang menyebutkan, bahwa hal tersebut, diatur oleh pemerintah bukan melalui perda.

“Bukan tidak teliti, tetapi setelah usulan raperda datang aturan pemerintah, bahwa raperda tentang kedudukan wali kota itu diatur oleh pemerintah,” katanya, Ahad (25/8/2019).

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Serang Mochamad Rus’an menuturkan, saat pengajuan dua raperda, yaitu tentang pondok pesantren dan santunan kematian tujuannya, agar ada perhatian pemerintah daerah. Namun, dalam dinamika pembahasannya bertentangan dengan aturan lainnya. Oleh karena aitu, raperda tersebut ditarik kembali.

“Misalkan pondok pesantren. Kami kan inginnya pondok-pondok pesantren ada perhatian, ternyata dari diskusi Kemendagri dan Kemenag untuk pemerintah daerah kewenangannya terbatas,” ujarnya.

Baca Juga : Usulan Wali Kota dan DPRD Kota Serang, Empat Raperda Dibatalkan

Kemudian, untuk santunan kematian bertujuan, agar warga miskin mendapat santunan. Ternyata, ucap dia, hal tersebut cukup diatur melalui peraturan wali kota (Perwal), karena adanya aturan kesejahteraan sosial. “Jadi, muncul itu kan di dalam pembahasan, enggak apa-apa itu proses penarikan,” tuturnya.

Ia menjelaskan, raperda tersebut, bukan dibatalkan, tetapi ditarik kembali oleh pihak pengusul perda tersebut. Menurut dia, hal tersebut hampir sama dengan daerah-daerah lainnya dan menjadi suatu yang wajar. “Bukan batal, tapi perdanya belum selesai ditarik lagi. Karena, tidak ada pihak yang membatalkan, tetapi dalam proses pembahasan kami tarik lagi,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, dua raperda usulan wali kota dan dua raperda usulan DPRD Kota Serang ditarik kembali melalui rapat paripurna DPRD Kota Serang di Gedung DPRD, Kamis (22/8/2019).

Keempat raperda yang dibatalkan tersebut, yakni dua ra-perda usulan wali kota tentang kedudukan keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang serta raperda tentang penataan dan pembentukan kecamatan. Sementara, dua raperda usulan DPRD Kota Serang, yakni tentang santunan kematian dan raperda tentang penyelenggaraan pondok pesantren di Kota Serang. (Masykur/RI)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here