Senin, 20 Agustus 2018

Penataan Kota tanpa Sinergi

Penataan di beberapa sudut Kota Serang mulai menarik perhatian warga. Mulai dari pelebaran jalan di beberapa ruas jalan perkotaan, pembangunan landmark sebelum pintu masuk tol Serang Timur, pembangunan taman di Palima serta pedestarian yang terdapat di sepanjang Jalan Yusuf Martadilaga, Benggala, Kota Serang. Namun, sedikit yang tahu bahwa pembangunan dan penataan kota tersebut dilakukan Pemprov Banten.

Meski tujuannya menata wajah ibu kota, namun yang terjadi hanya menghadirkan pemandangan yang berbeda. Sebab, penataan kota seharusnya menjamin lingkungan hidup yang berkelanjutan dan terintegrasi. Pada kenyataannya, di beberapa lokasi masih terdapat banyak tumpukan sampah. Bukan hanya itu, kesemrawutan lalu lintas, termasuk alih fungsi sarana-sarana publik. Seperti yang terjadi di Taman Sari, sejumlah kursi yang ditempatkan di trotoar justru tempat berjualan PKL.

Menurut pengamat tata ruang kota Unsera, Dita Setyorini, ada masalah koordinasi dan tidak sinergis antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Kota Serang sehingga membuat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi tidak maksimal. “Harus ada koordinasi dan sinergi antara kota dan provinsi dalam melakukan pembangunan, sehingga pembangunan yang dilakukan provinsi di Kota Serang dapat terintegrasi dan sinergi dengan RTRW Kota Serang,” katanya kepada Kabar Banten, Jumat (12/1/2018).

Menurut Dita, Pemkot Serang seharusnya menyediakan dan memperbaiki tempat pembuangan sampah (TPS) yang sudah ada. Selain itu, memperbaiki sistem pengangkutan sampah agar yang dibuang masyarakat tidak sampai menumpuk di pinggir-pinggir jalan.  Selain itu, pemerintah juga harus terus aktif melakukan pembinaan dalam pengelolaan daur ulang sampah kepada masyarakat. Sedangkan untuk menghindari kemacetan dan kesemrawutan jalan, seharusnya pemerintah kota bertindak tegas terhadap pemakaian badan jalan untuk lahan parkir.

“Hal itu tentunya merugikan masyarakat karena menimbulkan kemacetan di beberapa titik Kota Serang. Selain itu, pengaturan trayek angkutan umum juga perlu menjadi perhatian pemerintah,” ucapnya. Dalam mendukung Pemerintah Provinsi Banten untuk memperindah Kota Serang sebagai pusat Provinsi Banten, Pemerintah Kota Serang juga harus bersedia menyediakan lahan untuk ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Serang. “Pemerintah Kota Serang seharusnya konsisten dengan menyediakan 30 persen lahan sebagai ruang terbuka hijau (RTH) Kota Serang,” tuturnya.

Dalam membangun dan menata kota, pemerintah provinsi maupun kota harus patuh terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sudah disepakati. Seperti di Kasemen yang menjadi kawasan wisata religi, Walantaka sebagai kawasan daerah perumahan, perdagangan serta pertanian, tidak bisa berubah menjadi kawasan lainnya seperti industri. “Intinya perlu koordinasi dan sinergi yang lebih baik antara pemerintah kota dan provinsi serta masih perlunya kerja keras pemerintah kota dalam merealisasikan RTRW yang ada,” ujarnya. (Masykur)***


Sekilas Info

Meriahnya Perayaan HUT RI di Kramatwatu

SERANG, (KB).- Berbagai kegiatan dilakukan masyarakat untuk menyambut sukacitanya Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke 73. …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *