Penanggulangan Bencana Banjir Difokuskan di Lebak

SERANG, (KB).- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten masih memfokuskan penanganan bencana banjir di Kabupaten Lebak pada masa tanggap darurat ini. Sebab, Lebak tercatat sebagai wilayah terdampak banjir paling luas.

Selain itu, di Lebak juga masih ada dua daerah terpencil yaitu Gunung Julang dan Kampung Cigobang. Di dua daerah tersebut beberapa warga sudah bisa dievakuasi dan sisanya memilih bertahan. Alasannya karena aset rumah dan aset lain.

“Kemarin sudah sebagian turun dan dievakuasi di tempatkan di pokso yang tersebar, ada di GSG dan ada tempat lainnya,” ucap Plt Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banten Kusmayadi usai rapat koordinasi Komisi V DPRD Banten dengan OPD mitra di Kantor BPBD Banten, Rabu (8/1/2020).

Ia menuturkan, untuk warga yang memilih bertahan pihaknya terus memberikan bantuan logistik agar mereka bisa bertahan hidup. Saat ini aksesnya juga sudah terbuka namun hanya untuk perjalanan yang diperkirakan harus ditempuh dengan 5 jam perjalanan.

“Bisa tapi jalan setapak dan jalannya bisa sampai 5 jam,” tuturnya.

Sementara, BPBD Banten terus memperbaharui dampak banjir yang menerjang wilayah di Banten. Terbaru warga yang meninggal dunia tercatat mencapai 20 orang, rinciannya 10 warga di Kabupaten Lebak, 4 di Kota Tangerang Selatan dan 6 di Kota Tangerang.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh tim di lapangan, banjir di Banten terjadi di 43 kecamatan dan 182 desa/kelurahan di 5 kabupaten/kota, yaitu Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang. Warga yang terdampak mencapai 143.859 dari 54830 kepala keluarga (KK).

Dampak banjir di masing-masing kabupaten/kota bervariasi. Untuk Kabupaten Lebak 10 warga meninggal dunia, 30 jembatan putus, 19 unit sekolah rusak berat, 1.310 rumah rusak berat, dan 520 rumah rusak ringan.

“Untuk jembatan 28 kewenangan kabupaten dan 2 kewenangan pemprov,” katanya.

Kemudian, Kabupaten Serang 968 rumah terendam, 4 rumah rusak ringan, 6 rumah rusak sedang, 3 rumah rusak berat, dan bangunan pondok pesantren. Kota Tangerang Selatan, 4 warga meninggal dunia, 3 musala rusak berat, 5 masjid rusak berat, 1 gereja rusak berat, dan 64 unit kendaraan roda empat rusak berat.

Kota Tangerang 6 warga meninggal dunia dan 5 tanggul jebol, tersebar di Angke 2 unit, Ploris 1 unit, Kali Sabi 1 unit, dan Priuk 1 unit. Sementara untuk banjir Kabupaten Tangerang tidak mengakibatkan kerusakan hanya merendam 15.043 rumah.

“Nah tim kita sekarang sedang menghitung kerugian kerusakan,” tuturnya.

Sekda Banten Al Muktabar mengatakan, selain dampak meninggal dan kerusakan, para korban bencana banjir saat ini juga sudah ada yang terserang penyakit berupa ISPA dan penyakit kulit. Jumlahnya diperkirakan mencapai 2.000 lebih.

“Sudah ada ribuan yang bergeser keadaannya menjadi ISPA,” katanya.

Ia menjamin korban yang terserang penyakit akan mendapatkan pengobatan secara gratis di rumah sakit milik Pemprov Banten. Tidak ada syarat administrasi yang ditentukan, para korban sakit cukup mendatangi langsung rumah sakit milik pemprov.

“Bencana enggak pake syarat, sakit aja yang penting syaratnya, jangan sampai sehat datang,” ujarnya.

Pemprov Banten telah mempersiapkan dana untuk penanganan banjir. Dana itu terdiri atas dana tak terduga (DTT), dana sosial tak terencana dan dana lain di OPD terkait.

“Dalam rangka perumahan rumah layak dan seterusnya, nah akan optimalkan ke arah sana,” ucapnya.

Pihaknya berjanji seoptimal mungkin melakukan penanganan pemulihan terhadap wilayah bencana. Penanganan dilakukan terhadap korban jiwa dan kerusakan khususnya yang berada di bawah kewenangan pemprov.

“Jembatan, jalan. Kita kan masih tanggap darurat dan masih berpacu dengan data. Tadi saya lihat jembatan provinsi hari ini juga sudah bergerak diupayakan paling tidak daruratnya, lalu jalan tadi ada laporan yang ambles sekitar 4,6 kilometer segera akan dilakukan perbaikan,” ujarnya.

Untuk kewenangan kabupaten/kota, ia berharap masing-masing bisa mengoptimalkan bantuan kabupaten/kota dari pemprov untuk memperbaiki infrastruktur rusak akibat bencana.

“Kita arahkan agar itu terarah kepada pembangunan infrastruktur misalnya, itu langkah kita secara konkret. Di periode perkembangan terakhir ini kita menyemangati, meyakinkan dan seterusnya. Kita berterima kasih semua stakeholder bergerak dalam rangka mendukung itu semua,” ujarnya.

Ketua DPRD Banten Andra Soni meminta Pemprov Banten mempersiapkan data terpadu untuk menghimpun data-data dampak bencana. Sehingga pemprov memiliki pusat data yang terpercaya untuk sumber penanganan bencana. “Mesti ada pusat data terpadu,” katanya.

Ia menilai, pemprov masih gagap dalam penanganan bencana. Indikasinya Kepala BPBD Banten masih dijabat plt dana data yang tersedia masih berbeda antara satu dengan yang lainnya. “Gagap itu artinya mampu menghadapi bencana tapi belum maksimal,” tuturnya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here