Selasa, 11 Desember 2018

Penanganan Pengangguran Belum Optimal

SERANG, (KB).- Anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi Gerindra, Encop Sopia menilai upaya pemerintah dalam menangani pengangguran di Banten belum optimal. Oleh akrena itu, pantas jika angka pengangguran di Banten menempati posisi tertinggi kedua nasional.

“Mengenai pengangguran, sebenarnya kalau di Banten ini masih banyak pengangguran itu sangat ironi,” katanya saat ditemui wartawan usai kegiatan syukuran dan doa bersama KAHMI Banten di Sekretariat KAHMI Banten, Kelurahan Banjarsari, Kota Serang.

Padahal, kata dia, Banten mempunyai segudang potensi untuk menekan angka pengangguran, seperti ketersediaan BLK, industri, poroyek nasional dan lain-lain. “Ada 12 proyek nasional yang itu tempatnya di Banten, kedua ada satu BLK nasional yang dia termasuk lampung bagian ini,” ujarnya.

Potensi tersebut dapat dimanfaatkan pemerintah, caranya menggandeng instansi bersangkutan untuk membuat MoU tentang penjaminan terhadap kerja lokal. “Perlu kerja sama dengan BLK nasional, harus dioptimalkan, sayang program negara ini tidak dioptimalkan dengan baik,” ucapnya.

Begitupun dengan lulusan SMK yang paling banyak menganggur, pemerintah juga harus menjalin kerjasama dengan industri di Banten untuk menjamin lulusan SMK di Banten. “SMK harus bikin MoU dengan industri di Banten, apakah sinkronisasi kurikulum, sehingga dampaknya ada untuk SMK ataupun untuk masyarakat dalam penanggulangan menangguran,” ujarnya.

Diketahui sebelumnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Banten, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Banten mengalami peningkatan. Secara persentase jumlahnya meningkat dari 8,92 persen pada Agustus 2016 menjadi 9,28 persen pada bulan Agustus 2017. TPT paling banyak disumbang Kabupaten Serang dengan angka 13 persen atau sekitar 82 ribu orang.

Berbeda dengan Kabupaten Serang, Kota Tangerang Selatan memiliki angka pengangguran terkecil sebesar 6,83 persen, dengan jumlah 48 ribu. Disamping itu, jumlah pengangguran terbesar berada di Kabupaten Tangerang sebesar 10,57 persen dengan jumlah 175 ribuan.

Adapun kabupaten/kota lainnya antara lain, Pandeglang sebesar 8,30 dengan jumlah 42 ribu, Lebak sebesar 8,88 persen dengan jumlah 52 ribu, Kota Tangerang sebesar 7,16 dengan jumlah 75 ribu, Cilegon sebesar 11,8 persen dengan jumlah 22 ribu, dan Kota Serang Kota Serang sebesar 8,43 dengan jumlah 25 ribu. (SN)***


Sekilas Info

Penyertaan Modal Bank Banten Terancam Jadi Silpa

SERANG, (KB).- Penyertaan modal untuk PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Banten Tbk (Bank Banten) terancam menjadi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *