Rabu, 20 Juni 2018

Penanganan ODGJ, Pemprov Banten Gandeng RSJ Grogol

SERANG, (KB).- Pemprov Banten akan bekerja sama dengan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Grogol dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) hasil razia dari kabupaten dan kota. Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten, Nurhana mengatakan, pihaknya akan segera melakukan proses Memorandum of Understanding (MoU) tersebut sesuai instruksi Gubernur Banten.

Saat ini kiriman ODGJ dari kabupaten/kota ditempatkan di panti-panti milik masyarakat. ”Kita harus bikin surat itu. Bapak (gubernur) menginginkan MoU dengan rumah sakit jiwa Grogol untuk sementara karena sekarang ODGJ yang dikirim dari kabupaten/kota itu kita kirim ke panti-panti masyarakat,” katanya, seusai pelantikan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi Banten, di Pendopo Gubernur, KP3B, Kota Serang, Selasa (6/3/2018).

Selain itu, Pemprov Banten juga berencana akan membangun panti rehabilitasi. Untuk lahannya sendiri, saat ini pemprov Banten memiliki lahan di Ona, Rangkasbitung seluas 6 hektare dan baru terpakai sekitar 3 hektar. .“Pokoknya kita memang perlu panti rehabilitasi terpadu. Kita tuh gak punya namanya panti rehabilitasi untuk orang dengan gangguan kejiwaan, rehabilitasi untuk wanita tuna susila, rehabilitasi untuk anak jalanan, gelandangan dan pengemis itu tidak ada,” ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur Banten Wahidin Halim dalam sambutannya menyinggung tentang ODGJ yang dirazia tetapi tidak memiliki tempat untuk rehabilitasinya. “Karena orang gila enggak diurus jadi lari-lari ke pesantren. Makanya saya bayarin bawa ke rumah sakit Grogol, jangan dipasung-pasung,” kata Wahidin.

Ia mengatakan panti tersebut harus segera dibangun, karena merupakan kebutuhan bagi Provinsi Banten. Ia meyakini pemprov masih mampu untuk membangun sebuah panti rehabilitasi. “Buat sport center saja kita anggarakan hampir Rp 1 triliun, masa buat panti aja enggak bisa. Masa buat orang gila aja ga bisa,” ujarnya.(Masykur/Job)***


Sekilas Info

Para Calon Anggota Legislatif Wajib Tahu Ini

SERANG, (KB).- Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengganti Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 dengan Peraturan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *