Penanganan Covid-19, Kota Tangerang dan Tangsel Ajukan PSBB

TANGERANG, (KB).- Pemerintah Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan telah mengajukan surat kepada Gubernur Banten terkait pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam penanganan Covid-19.

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah, di Tangerang, Rabu (8/4/2020), menuturkan, surat permohonan tersebut sudah dikirim hari ini dan meminta arahan langsung dari Gubernur Banten tentang rencana penerapan PSBB.

“Suratnya dikirim hari ini, intinya meminta arahan tentang rencana PSBB. Mekanismenya akan diatur lebih lanjut menunggu arahan dari provinsi,” ujar Arief.

Arief mengungkapkan, dengan diberlakukan PSBB di wilayah Kota Tangerang diharapkan dapat menekan jumlah penyebaran Covid-19. Selain itu, dirinya juga mengharapkan PSBB dapat dilakukan oleh Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang.

“Agar lebih efektif dan maksimal, mengingat banyak pergerakan masyarakat dari kabupaten dan Tangsel,” ujarnya.

Baca Juga : Penyebaran Covid-19 Terus Meningkat, Gubernur Banten Minta Tangerang Usulkan PSBB

Hal senada juga dikatakan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany yang menyatakan telah mengirim surat ke Pemprov Banten mengenai penerapan PSBB.

“Sekarang kami menunggu arahan dari provinsi. Analisasi di tingkat kota sudah kita laksanakan jika PSBB ini dijalankan,” ucapnya.

Namun, Pemerintah Kota Tangerang Selatan terus memberikan imbauan kepada warga untuk menerapkan social distancing. Lalu, bantuan kepada tenaga medis dalam memenuhi perlengkapan dan peralatan pun sedang diupayakan agar penanganan menjadi lebih maksimal.

Sebelumnya, Gubernur Banten Wahidin Halim meminta bupati dan wali kota di wilayah Tangerang mengusulkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Sebab, penyebaran virus corona (Covid-19) di tiga kabupaten/ kota di wilayah tersebut terus meningkat.

Berdasarkan data infocorona.bantenprov.go.id, wilayah Tangerang meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Tangerang Selatan merupakan daerah di Banten yang terjangkit Covid-19. Hingga 7 April 2020, kasus positif di Kabupaten Tangerang mencapai 37 dengan rincian 3 sembuh, 32 masih dirawat, dan 2 meninggal dunia.

Kemudian, Kota Tangerang 47 dengan rincian 5 sembuh, 34 masih dirawat, dan 8 meninggal dunia. Sementara di Kota Tangerang Selatan mencapai 60 dengan rincian 2 sembuh, 47 masih dirawat, dan 11 meninggal dunia.

Gubernur mengatakan, pemprov mendukung penuh dilakukan pembatasan-pembatasan sosial yang tiga wilayah tersebut. Adapun untuk membantu masyarakat yang ekonominya terdampak, pemprov akan memberikan stimulus anggaran.

Sejauh ini baru DKI Jakarta yang sudah ditetapkan untuk menerapkan PSBB. Hal itu berdasarkan SK Menkes Nomor HK.01.07/Menkes/239/2020. Dalam SK tersebut, Menkes mempertimbangkan kondisi peningkatan dan penyebaran Covid-19 secara cepat, serta adanya transmisi lokal di Jakarta.

Baca Juga : PSBB Jakarta Akan Terasa di Tangerang

SK Menkes tentang PSBB di Jakarta itu mulai berlaku pada Selasa, 7 April 2020. Namun, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan sosialisasi selama tiga hari, sebelum menerapkan PSBB secara resmi dan menyeluruh pada Jumat, 10 April 2020.

Dalam penerapan PSBB di DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta menetapkan kebijakan di sektor transportasi umum. Selama PSBB, jam operasional angkutan umum dibatasi hanya berlaku pada pukul 06.00 hingga 18.00. Selain itu, jumlah penumpang per angkutan juga hanya diizinkan 50 persen dari kapasitas kendaraan umum.

Selama masa PSBB, kegiatan perkumpulan warga hanya boleh diikuti oleh maksimal lima orang. Jika terdapat suatu kegiatan dengan lebih dari lima orang, maka tidak akan diizinkan oleh aparat. Kegiatan perkantoran, sekolah dan ibadah juga diminta untuk tetap dilakukan di rumah masing-masing selama PSBB.

Patroli keamanan akan dilakukan hingga tingkat rukun warga (RW), untuk memastikan masyarakat benar-benar mematuhi peraturan PSBB. Apabila ada warga di kawasan DKI Jakarta melanggar ketentuan PSBB tersebut, maka Polda Metro Jaya dan TNI akan melakukan penegakan hukum sesuai aturan yang berlaku.

Pemprov DKI Jakarta hanya mengizinkan delapan sektor pelayanan publik tetap berjalan selama masa PSBB, yakni kegiatan pelayanan kesehatan, produksi makanan dan minuman, pelayanan energi, pelayanan komunikasi, sektor keuangan dan perbankan, kegiatan logistik, pelayanan ritel dan pelayanan industri strategis.

Berdampak ke Tangerang

Sementara itu, pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah DKI Jakarta yang dilaksanakan pada Jumat (10/4/2020) akan berdampak pada penurunan arus transportasi yang melintas di Kota Tangerang, Banten.

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah dalam keterangannya, Rabu (8/4/2020), menuturkan, banyak warga Kota Tangerang yang melakukan aktivitas di Jakarta. Dari data yang dihimpun, tak kurang dari 700 ribu orang yang keluar dan masuk ke wilayah Kota Tangerang dan Jakarta.

“Tidak bisa dipungkiri, banyak warga Kota Tangerang yang bekerja di Jakarta. Per hari tak kurang dari 700.000 orang keluar dan masuk ke Kota Tangerang,” ujarnya pula.

Arief menambahkan, saat ini Pemerintah Kota Tangerang terus berupaya dalam menekan penyebaran Covid-19 dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tetap berada di rumah. Untuk masyarakat yang masih melakukan aktivitas di luar rumah, akan diberikan imbauan oleh petugas Satpol PP untuk kembali ke rumah.

Karena itu, Pemkot Tangerang telah mengeluarkan surat edaran mengenai pembatasan jam operasional rumah makan dan tidak menyediakan layanan makan dan minum di tempat.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Agus Henra menyatakan, kegiatan sosialisasi ini dilakukan setiap waktu sejak pagi hingga malam hari. Ratusan personel telah disiagakan dalam mengoptimalkan sosialisasi ini, agar warga tetap berada di rumah.

Penerapan PSBB di suatu wilayah diberlakukan secara resmi setelah Menkes Terawan mengeluarkan surat keputusan menteri kesehatan. Dengan mengantongi SK Menkes, maka penerapan PSBB di suatu daerah akan lebih ketat sesuai dengan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Wilayah, serta pemberlakuan sanksi bagi warga yang tidak patuh. (SJ/Ant)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here