Penanganan Covid-19, DPRD Banten Dorong Gubernur Siapkan RS Khusus di Tangerang

SERANG, (KB).- DPRD Banten meminta Pemprov Banten menyiapkan penambahan anggaran, untuk mengantisipasi kemungkinan adanya karantina wilayah yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Selain itu, dewan juga mendorong gubernur Banten mempersiapkan rumah sakit (RS) khusus virus corona atau Covid-19 di wilayah Tangerang.

Ketua DPRD Banten Andra Soni mengatakan, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi (rakor) bersama Pemprov Banten, Rabu (1/4/2020). Rakor tersebut membahas penanganan virus corona, yaitu terkait penggunaan anggaran, berikut program yang telah dan akan dikerjakan Pemprov Banten.

Dalam kesempatan itu, kata dia, ada beberapa dorongan yang disampaikan DPRD Banten kepada Pemprov Banten. Pertama, meminta gubernur meningkatkan koordinasi dengan kabupaten/kota khususnya wilayah Tangerang Raya.

“Karena 92 positif (virus corona) itu domisilinya ada di Tangerang Raya. Sehingga sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, gubernur mesti mampu melakukan koordinasi, agar kita bisa menekan jumlah tersebut dan membatasi penyebarannya,” katanya.

Koordinasi penting dilakukan mengingat Banten memiliki kabupaten/kota yang sifatnya memiliki otonomi masing-masing. “Tidak seperti DKI Jakarta yang kotanya hanya kota madya,” ujarnya.

Dorongan selanjutnya atau poin kedua, pihaknya meminta gubernur berkoordinasi dengan Tangerang Raya untuk mempersiapkan rumah sakit khusus virus corona seperti RSUD Banten.

“Sehingga tidak perlu jauh-jauh mesti ke Kota Serang. Mengantisipasi karena RSU Banten itu hanya 250 tempat tidur itu mesti diantisipasi,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, pihaknya juga mempertanyakan realisasi anggaran penanganan virus corona Pemprov Banten.

“Terkait anggaran prioritas pergeseran yang Rp 160 miliar buat apa saja. Terkait penanganan (Rp) 11 miliar, lain-lain Rp 150 miliar, itu apa saja lain-lainnya,” ujarnya.

Terkait pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebagaimana putusan pemerintah pusat untuk menekan penyebaran virus corona, politisi Partai Gerindra ini menilai, Banten sudah menerapkannya. Beberapa kebijakan antara lain meliburkan sekolah dan menerapkan kerja dari rumah atau work from home (WFH).

“PSBB itu faktanya sudah dilakukan kemudian WFH dan sebagainya,” ujarnya.

Adapun yang belum dilakukan di Banten adalah karantina wilayah dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian, pemprov harus mempersiapkan anggarannya. Ketika pusat menerapkan karantina wilayah, pemprov sudah memiliki anggaran cukup membantu masyarakat tak mampu.

“Kami juga menanyakan bilamana pemerintah membuat kebijakan baru dalam hal ini karantina wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, persiapan kita apa. Anggaran kita kemampuannya berapa, kita melihat Jabar (Jawa Barat) sudah memutuskan membantu masyarakatnya sekitar sekian ratus ribu. Pemprov Banten kemampuannya berapa, kami minta dihitung dan disiapkan. Jadi kita enggak boleh lagi reaktif saja, kita perlu persiapan,” ucapnya.

Adapun cara memenuhi anggarannya, pemprov bisa kembali melakukan realokasi anggaran. Anggaran kegiatan yang dimungkinkan untuk direalokasi yaitu anggaran untuk sport center dan anggaran fisik lainnya yang belum memiliki nomor kontrak.

“Prinsipnya pergeseran anggaran dibenarkan tanpa melakukan rapat dengan DPRD. Artinya dibenarkan tanpa rapat tapi melakukan rapat juga bukan tidak boleh. DPRD menawarkan diri berdiskusi dan diajak bicara dan siap mendukung. Kita tinggal menunggu dari mereka dari pemerintah, apa saja nih rencananya. Dibahas bersama sehingga rencana itu mampu memiliki anggarannya,” ucapnya.

Pemprov tak serius

Menurut Wakil Ketua DPRD Banten M Nawa Said Dimyati, Pemprov Banten tak serius menangani virus corona (Covid-19) di Provinsi Banten. Hal itu terlihat dari masih kecilnya anggaran yang dikucurkan untuk penanganan virus corona. Padahal, data virus corona di Banten terus mengalami peningkatan.

“Saya melihat Pemprov tidak begitu serius melakukan pencegahan dan panangannya, ” kata Nawa, Rabu (1/4/2020).

Politisi Partai Demokrat ini mengatakan, sejak 14 Maret 2020 Provinsi Banten telah menetapkan status kejadian luar biasa (KLB) atas virus corona. Saat itu kasus positif di Banten baru berjumlah dua orang. Setelah 28 hari kemudian, jumlah positif virus corona bertambah menjadi 93 orang dengan beberapa di antaranya meninggal dunia.

“Dilihat dari bertambah banyaknya korban, masa Pemprov cuma menganggarkan (Rp) 107,76 M (miliar), tidak ada 1 persen dari total APBD 2020 yang dipatok di angka (Rp) 13,2 triliun). Angka (Rp) 107, 76 M (miliar) untuk lakukan pencegahan aja enggak cukup,” katanya.

Ketidakcukupan anggaran terlihat dari jumlah kasus virus corona di Banten menempati urutan ketiga secara nasional.

“Saya yakin bugdet (Rp) 107, 76 M (miliar) ini akan mengakibatkan lemahnya koordinasi pemprov dengan pemerintahan kabupaten/kota di wilayah kerjanya,” ujarnya.

Alih-alih memberikan stimulus untuk pencegahan dan penanganan, pemprov malah meminta pemerintah kabupaten/kota menggunakan bantuan keuangan provinsi untuk penanganan corona. Padahal, anggaran itu sudah diplot oleh kabupaten/kota untuk urusan dasar, baik itu pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

“Ini kan menunjukkan pemprov tak punya strategi, hanya membuat edaran kepada kabupaten/kota tanpa melihat sisi lain yang dialami oleh mereka,” tuturnya.

Meski memberikan kritik, ia mengapresiasi kebijakan pemprov yang telah menyulap RSUD Banten menjadi RS khusus virus corona.

“Saya apresiasi langkah Pemprov yang menyulap RSUD Banten menjadi rumah sakit khusus Covid-19. Tapi bukan berarti abai terhadap RSU rujukan yang lain. Karena tak cukup hanya 250 tempat tidur untuk warga Banten,” katanya.

Disinggung apakah Pemprov Banten perlu melakukan karantina wilayah, ia tak menampiknya. Menurutnya karantina wilayah bisa dilakukan berbasis desa atau kelurahan. Dasar hukumnya dibentuk oleh pemprov. Selanjutnya pemprov juga mengucurkan anggaran untuk membantunya desa/kelurahan bersangkutan.

“Bukan kerja sendiri-sendiri, parah nih. Sedih lihat masyarakat Down moralnya, banyak warga Banten yang mati dan sakit. Bikin KLB kok cuma mau main-main,” katanya.

Sementara itu, saat dimintai tanggapan melalui pesan singkat, hingga pukul 20.15 Sekda Banten Al Muktabar tak memberikan jawaban.

Secara terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten Ati Pramudji H mengatakan, per tanggal 31 Maret 2020 jumlah orang dalam pemantauan (ODP) di Banten mencapai 2.710, 266 di antaranya dinyatakan sembuh dan 2.444 rawat inap.

Kemudian, pasien dalam pengawasan (PDP) 357 orang. Rinciannya 33 dinyatakan sembuh, 305 dirawat dan 19 meninggal. Untuk kasus positif tercatat sudah mencapai 92, dengan rinciannya 6 sembuh, 73 dirawat dan 13 meninggal dunia.

“Untuk pasien di RSUD Banten sampai 31 Maret 88, terdiri dari PDP 84 dan positif 4 kasus. Di mana RSU ini hanya menerima rujukan dari wilayah Banten dan dari 88 rata-rata berasal dari Tangerang Raya,” katanya.

Terkait rapid test, kata dia, Banten sudah melakukan terhadap 108 orang. Mereka merupakan PDP, tenaga kesehatan yang kontak langsung PDP, dan masyarakat yang kontak erat dengan kasus positif. Hasilnya, dari 108 itu hanya 4 di antararanya reaktif atau dinyatakan positif. Mereka merupakan PDP di RSUD Banten.

“Tetapi rapid test bukan untuk penegak diagnostik. Ketika rapid test dinyatakan reaktif kita harus dilakukan ulang rapid test satu kali lagi, ketika hasil tetap reaktif atau positif maka dia harus tetap dilakukan pemeriksaan swap. Diagnosa harus melalui swap. Untuk kabupaten/kota kami sudah mencoba data hari ini 106 sudah dinyatakan reaktif. Itu dari Tangerang Raya yang lain belum ada,” katanya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here