Penambangan Pasir Laut Dimungkinkan Lanjut, Andika: Lebih Baik Ditolak

Wakil Gubernur (Wagub) Banten, Andika Hazrumy

SERANG, (KB).- Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengaku, secara pribadi dirinya tidak setuju dengan aktivitas penambangan pasir laut di wilayah Banten. Sebab, menurutnya penambangan pasir tersebut kerap menimbulkan gejolak di masyarakat, dan berdampak terhadap warga sekitar dan nelayan. “Saya secara pribadi tidak setuju. Karena banyak keluhan masyarakat, mengeliminasi masyarakat pesisir, mengeliminasi nelayan, mata pencahariannya habis. Mending jadi zona wisata bahari saja, di sana kita berdayakan masyarakat,” ujar Andika, kepada wartawan seusai menghadiri acara di Pendopo Gubernur, KP3B, Kota Serang, Kamis (12/10/2017).

Meski begitu, Andika tidak bisa mengambil keputusan sendiri, karena terkait hal tersebut akan menjadi kebijakan pemerintahan. “Karena ini kebijakan, saya koordinasikan dengan gubernur. Kalau saya pribadi sih walaupun misalnya itu (penambangan pasir) menguntungkan bagi daerah mending tolak,” ujarnya. Andika mengatakan, dirinya bersama Gubernur Banten sudah berkomitmen untuk mengedepankan kepentingan masyarakat. “Saya dengan Pak Gubernur kan sudah komit, bagaimana masyarakat pesisir dan para nelayan ini juga kan tidak terganggu mata pencahariannya,” ucapnya.

Andika menuturkan, perlu ada kajian lebih lanjut terkait penambangan pasir laut di wilayah Banten. Kajian harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan banyak aspek, seperti dampak terhadap lingkungan, biota laut, para nelayan, serta masyarakat sekitar. Ia pun belum dapat memastikan apakah nantinya Pemprov Banten mempersilakan para penambang pasir untuk mengeruk material dari perairan Banten. “Kita harus ada kajian dulu. Kalau belum ada izin sudah melakukan ya kita tindak. Baik itu galian C atau izin-izin lain ya begitu, apalagi sedot pasir. Saya sekaligus ingin membuka izin-izin pasir laut yang sudah dikeluarkan. Saya mau liat izinnya, dampaknya, titik-titiknya juga enggak tahu dimana saja. Kalau sudah konkret kita lakukan langkah. Intinya harus positif bagi masyarakat sekitar. Tidak mengeliminir nelayan, dan tidak merusak biota laut,” ujar Andika menegaskan.

Sebelumnya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten Hudaya Latuconsina menyatakan, dengan dicabutnya moratorium reklamasi di Teluk Jakarta, dimungkinkan aktivitas penambangan pasir laut di Perairan Banten berjalan lagi dengan catatan izin analisis dampak lingkungan (amdal) tidak bermasalah.  Menurut Andika, pernyataan Hudaya tersebut sebagai Kepala Bappeda, bukan kebijakan Pemprov. “Kemarin itu mungkin pandangan kepala bappeda. Belum ada konfirmasi kepada saya dan Pak Gubernur, yang kemarin itu mungkin pemikiran Pak Hudaya? Secara konkret saya dengan Pak Gubernur belum ada info yang akan kita lakukan langkah seperti apa. Intinya kita nanti harus duduk bersama, jangan sampai ada permasalahan muncul nanti,” tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Banten, Thoni Fathoni Mukson meminta Pemprov Banten diminta hati-hati dalam memberikan rekomendasi maupun izin penambangan pasir laut. Hal tersebut agar tidak menjadi masalah di kemudian hari, mengingat aktivitas tambang pasir sangat sensitif bagi masyarakat khususnya nelayan “Pemerintah harus berhati-hati dalam mengeluarkan rekomendasi penambangan pasir. Harus ada kajian dan pertimbangan mendalam sebelum pemerintah mengeluarkan rekomendasi tersebut. Jangan sampai ini menjadi masalah di kemudian hari,” kata Thoni kepada wartawan, Rabu (11/10/2017).

Sementara itu Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Banten Eko Palmadi mengatakan, sampai saat ini Pemprov Banten belum mengeluarkan surat izin untuk perusahaan penambangan pasir di Teluk Banten. Kalau saat ini jika ada aktivitas penambangan pasir di wilayah laut yang menjadi kewenangan Provinsi Banten berarti itu ilegal. “Kalau penambangan pasir untuk eksplorasi penyelidikan itu ada. Tetapi kalau yang operasi produksi atau yang sudah bisa nambang itu belum ada. Kalau ada dan itu berada di wilayah yang dikeluarkan oleh provinsi izinnya, berarti itu ilegal. Tetapi kan yang sekarang berproduksi itu kebanyakan perusahaan-perusahaan yang sudah mempunyai izin dari kabupaten,” kata Eko.

Bahkan, kata Eko, berdasarkan pengawasan atau pemantauan melalui aplikasi khusus untuk kapal-kapal yang beroperasi di wilayah perairan Banten khususnya, tidak ada kapal-kapal penambang pasir yang posisinya berada di perairan Banten. Sebab ada dua kapal yang biasa melakukan aktivitas penambang pasir sebelumnya yakni Queen Marry dan Vox Maxima saat ini posisinya berada di wilayah luar negeri. “Jadi tidak ada kapal penambang pasir yang berada di Perairan Banten saat ini. Berdasarkan pemantauan kami, semuanya berada di luar,” ucap Eko. (RI)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here