Pemprov Tindak Lanjuti Evaluasi Kemendagri, Dana Operasional Gubernur Banten Jadi Rp 10 M

SERANG, (KB).- Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan (ARTP) Setda Provinsi Banten mengurangi besaran anggaran biaya penunjang operasional Gubernur dan Wakil Gubernur Banten pada APBD Perubahan 2019. Pengurangan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kepala Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan (ARTP) Setda Provinsi Banten Beni Ismail menuturkan, pihaknya telah menindaklanjuti evaluasi Kemendagri terhadap APBD Perubahan 2019. Tindak lanjut itu dengan mengurangi biaya penunjang operasional Gubernur dan Wakil Gubernur Banten dari Rp 11 miliar lebih menjadi Rp 10 miliar lebih.

“Tindak lanjut (evaluasi Kemendagri) sedang dibahas TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Kami segera sesuaikan karena itu mah by progres, sekarang langsung ditindaklanjuti,” katanya, Kamis (26/9/2019).

Besaran biaya penunjang operasional Gubernur dan Wakil Gubernur Banten hasil penurunan sudah disesuaikan dengan PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Di mana besarannya paling tinggi 0,15 persen dari PAD APBD Perubahan 2019.

“Penghitungannya, kalau yang APBD lebih dari (Rp) 500 miliar, itu maksimal 0,15 persen dari PAD,” ujarnya.

Terkait alasan mengalokasikan operasional gubernur dan wakil gubernur Rp 11 miliar lebih yang kemudian dievaluasi Kemendagri, ia menjelaskan, perhitungannya disesuaikan dengan PAD APBD 2019. Ternyata, PAD tersebut menurun pada APBD Perubahan 2019.

“Disesuaikan dengan PAD murni, memang di perubahan itu rupanya ada penurunan kan PAD-nya. Makanya, ada pengurangan sekitar (Rp) 200 jutaan,” ucapnya.

Baca Juga : Kemendagri Evaluasi APBD-P Banten 2019, Operasional Gubernur Jadi Catatan

Diketahui, biaya penunjang operasional gubernur dan wakil gubernur senilai Rp 11 miliar lebih pada APBD Perubahan 2019 dievaluasi Kemendagri. Sebab, anggaran biaya penunjang operasional tidak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Republik Indonesia.

Hal itu terungkap dari salinan substansi evaluasi Kemendagri terhadap APBD-P Banten 2019. Dalam salinan itu, penyediaan anggaran belanja biaya penunjang operasional harus disesuaikan besaran alokasi anggarannya paling tinggi menjadi Rp 10,8 miliar.

Selain biaya penunjang operasional gubernur dan wakil gubernur, Kemendagri juga memberikan catatan pada anggaran OPD lainnya. Secara keseluruhan, Kemendagri memberikan sebelas catatan pada APBD Perubahan 2019. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here