Pemprov Banten Tindak Lanjuti Ketetapan Kemenaker, UMP 2020 Diproyeksi Naik

SERANG, (KB).- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020 naik 8,51 persen. Ketetapan tersebut harus ditindaklanjuti ketetapan gubernur paling lambat 1 November 2019.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, besaran kenaikan UMP tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menaker Nomor B-m/308/HI.01.00/X/2019 tertanggal 15 Oktober 2019. Isinya tentang penyampaian data tingkat inflasi nasional dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) 2019.

Sesuai dengan Pasal 44 Ayat 1 dan 2 PP Nomor 78 Tahun 2015, peningkatan nilai UMP tersebut berdasarkan formula penambahan dari pertumbuhan ekonomi nasional (PDB) dan data inflasi nasional.

Berdasarkan surat Kepala BPS RI Nomor B-246/BPS/1000/10/2019 tertanggal 2 Oktober 2019, nilai inflasi nasional adalah sebesar 3,39 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional atau PDB sebesar 5,12 persen.

Dengan demikian, prosentase kenaikan UMP 2020 mencapai 8,51 persen. Penetapan tersebut harus ditindaklanjuti oleh gubernur untuk ditetapkan dan diumumkan selambat-lambatnya pada 1 November.

Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten Karna Wijaya mengamini ketetapan UMP 2020 yang naik sebesar 8.51 persen. Besaran kenaikan tersebut disesuaikan PP Nomor 78 Tahun 2015.

“Itu surat (edaran Kemenaker) itu ditujukan kepada gubernur yah. Jadi kami menunggu disposisi dari Pak Gubernur,” tuturnya, Kamis (17/10/2019).

Setelah ada disposisi Gubernur Banten, pihaknya akan meneruskan edaran ke kabupaten/kota. Nantinya besaran UMP 2020 menjadi acuan dalam menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) di Banten.

“Jadi nanti Pak Gubernur itu akan mengirimkan surat ke bupati/wali kota sebagai tindak lanjut surat edaran menaker tersebut,” ucapnya.

Namun, dirinya tidak dapat memastikan apakah ketetapan besaran UMP akan langsung diputuskan dalam rapat Dewan Pengupahan atau akan mempertimbangkan masukan yang berkembang. “Kami belum bisa berandai-andai yah,” tuturnya.

Ia mengatakan, ketetapan Gubernur Banten terkait UMP Banten 2020 paling lambat harus keluar pada 1 November 2019. “Surat edaran itu kan sudah jelas, berarti masih menggunakan PP 78. Jadi bukan kata saya itu, itu menggunakan (edaran) itu,” ujarnya.

Kepala Disnakertrans Banten Al Hamidi mengatakan, pembahasan UMP 2020 tingkat Provinsi Banten tetap akan mengacu PP Nomor 78 Tahun 2015. Sebab, hingga saat ini aturan tersebut belum dicabut pemerintah.

“Tetap mengacu pada PP 78 terus Permenaker 15 (tahun 2018 tentang upah minimum) dan Undang-Undang 13 (tahun 2003 tentang ketenagakerjaan) belum ada perubahan. Kemarin kan teman-teman (buruh) unjuk rasa, terus di Jakarta juga unjuk rasa, tapi belum ada perubahan,” katanya.

Sebelumnya, pada rapat Dewan Pengupahan di Aula Bappeda Provinsi Banten, KP3B, Kota Serang, Rabu (9/10/2019), unsur buruh memberikan beberapa rekomendasinya yang salah satunya meminta pemerintah mencabut peraturan pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here