Pemprov Banten Tetapkan Darurat Bencana, Renovasi OPD Gunakan BTT

KONDISI kerusakan di Aula Kantor BPKAD Banten di KP3B, Kota Serang akibat cuaca ekstrem, Kamis (14/11/2019).*

SERANG, (KB).- Pemprov Banten menetapkan status tanggap darurat bencana pascacuaca ekstrem berupa hujan deras disertai petir dan angin kencang, yang menghancurkan beberapa fasilitas dan kantor OPD Pemprov Banten.

Dengan ditetapkannya status daruat bencana, pemprov akan menggunakan biaya tak terduga (BTT) untuk merenovasi fasilitas maupun kantor OPD yang rusak akibat cuaca ekstrem, khususnya yang rusak berat.

Sekda Banten Al Muktabar menuturkan, berdasarkan keterangan BMKG yang diterima pemprov, cuaca ekstrem masih berpotensi terjadi kembali selama beberapa waktu ke depan. Atas dasar tersebut, pemprov melihat perlu ditetapkan status daruat bencana.

“Tentu keadaan darurat yang harus ditetapkan atas itu. Daruratnya ditetapkan provinsi oleh gubernur dan kabupaten/kota oleh bupati/wali kota,” katanya di Masjid Raya Al Bantani, Kota Serang, Jumat (15/11/2019).

Darurat bencana yang ditetapkan pemprov berlaku dalam kurun waktu 14 hari. Setelahnya akan dipertimbangkan ulang bergantung situasi dan kondisi yang berkembang. “Rentang itu 14 hari mudah-mudahan membaik lah ya,” ujarnya.

Dengan ditetapkannya status darurat bencana, maka pemprov akan menggunakan biaya tak terduga (BTT) untuk merenovasi fasilitas maupun kantor OPD yang rusak akibat cuaca ekstrem, khususnya yang rusak berat. Sementara, yang rusak ringan ditangani oleh dana OPD masing-masing.

“Kalau saya lihat kemungkinan yang berat seperti di BPKAD dan satu sekolah di Tangerang, SMK itu mungkin bisa perbaiki segera menggunakan BTT kedaruratan,” ucapnya.

Kemudian untuk RSUD Banten yang kondisi juga rusak berat akan direnovasi menggunakan dana kas yang tersedia. Mengingat RSUD sudah termasuk BLUD.

“Fleksibilitas atas keadaan itu dan kita akan rehat sementara dulu. Dan seterusnya akan diperbaiki secara permanen karena akan dicek menggunakan agenda di 2020,” tuturnya.

Baca Juga : Akibat Hujan dan Angin Kencang, 26 Kantor OPD Pemprov Banten Rusak

Dengan skema pembiayaan tersebut, maka biaya renovasi yang didanai BBT kemungkinan tak akan besar. Hitungannya hanya berkisar Rp 1.5 miliar.

“Nanti kita ulang review lagi, ini kan masih penghitungan. Nanti (Dinas) Perkim yang teknis tapi tak akan mengeluarkan banyak biaya,” katanya.

Rencananya proses renovasi dilakukan dalam waktu dekat agar kinerja OPD tak terganggu.

“Sesuai dengan progres perhitungan RAB baru yang dikondisikan di lapangan apa terjadi. BPKAD di bawah satu miliar atau sekitar itu, yang lain lain bisa tercover oleh rutin dari mereka masing masing,” ujarnya.

Disinggung terkait BTT pemprov yang tersedia, kata dia, jumlahnya masih cukup untuk mendanai renovasi kantor OPD yang rusak berat.

“BTT selalu stay, namanya juga bencana tidak terduga-duga. Seperti saudara kita yang terdampak di Papua, harus segera minta pulang,” ucapnya.

Untuk kerusakan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, akan didaani BTT masing-masing.

“Di kabupaten/kota ada juga yang terdampak tapi masih tercover agenda kabupaten/kota masing-masing. Kedaruratan provinsi, kalau dia berskala antar kabupaten/kota, masif gitu. Kebetulan KP3B, fasilitas provinsi. Maka, kami lakukan langkah untuk menggunakan skema BTT,” katanya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here