Minggu, 22 April 2018

Pemprov Banten Siapkan Pjs Bupati/Wali Kota

SERANG, (KB).- Hingga 11 Januari 2018, Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Banten telah menerima pengajuan cuti kampanye dari dua kepala daerah dan dua wakil kepala daerah yang akan kembali maju dalam Pilkada serentak 2018. Mereka yaitu Bupati dan Wakil Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah-Sachrudin.

“Sampai hari ini sudah dua kepala daerah beserta wakilnya yang mengajukan cuti kampanye. Pertama Bu Iti dengan Ade Sumardi, kemudian Pak Arief dengan Pak Sachrudin,” kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Pemerintahan Setda Banten, Nanang Irawan, didampingi Kabag Otonomi Daerah (Otda) Massaputro Delly kepada wartawan, Kamis (11/1/2018).

Sementara, Bupati Tangerang Zaki Iskandar hingga kini belum mengajukan cuti. Sedangkan petahana Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang tidak mencalonkan kembali, sehingga tidak ada plt maupun penjabat.”Pak Zaki sampai sekarang belum ada,” ujar Nanang. Ia menjelaskan, nantinya gubernur akan mengusulkan penjabat sementara (Pjs) ke Mendagri untuk dua daerah yaitu Kabupaten Lebak dan Kota Tangerang. Sedangkan Kabupaten Tangerang akan dipimpin Wakil Bupati Hermansyah.

“Kalau Kabupaten Tangerang kan hanya Pak Zaki yang nyalon. Jadi otomatis wakilnya yang jadi Plt. Akhir masa jabatan Plt Tangerang Maret 2018, setelah itu ditujuk penjabat bupati,” ucapnya. Nanang menjelaskan, cuti kampanye kepala daerah tersebut sesuai dengan Permendagri 74 tahun 2016. Dalam permendagri tersebut, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama.

Selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan, yaitu menjalani cuti di luar tanggungan negara dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. “Disebutkan pada Pasal 3 ayat (1) bahwa cuti di Luar Tanggungan Negara sebagaimana dimaksud, bagi Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan oleh Menteri atas nama Presiden, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri,” ucap Nanang.

Sedangkan gubernur memberikan cuti di luar tanggungan negara kepada bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota.”Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum penetapan pasangan calon,” tuturnya. Kemudian, selama kepala daerah dan wakil kepala daerah menjalani cuti di luar tanggungan negara, ditunjuk pelaksana tugas (Plt) gubernur, Plt bupati, dan Plt wali kota sampai selesainya masa kampanye. “Pelaksana tugas bupati/wali kota sebagaimana dimaksud berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama Pemprov atau Kementerian Dalam Negeri. Plt gubernur ditunjuk menteri, kalau Plt bupati/wali kota oleh gubernur,” ujarnya.

Sekda Banten, Ranta Soeharta mengatakan, pemprov akan menyiapkan pjs untuk tiga daerah yang petahananya kembali maju di Pilkada serentak 2018. “Nanti kita lihat kapan habis akhir masa jabatannya. Yang jelas terdekat itu Tangerang, Bupati Zaki ya Maret itu akhir masa jabatan,” ucapnya.
Sementara, berdasarkan informasi dari laman otda.kemendagri.go.id, Kemendagri akan menyesuaikan penyebutan Plt dan Pjs.

Dalam paparan Dirjen Otda Kemendagri Sumarsono disebutkan bahwa definisi Plt yaitu wakil kepala daerah yang melaksanakan tugas dan kewenangan selama kepala daerah berhalangan sementara (cuti diluar tanggungan negara karena menjalani kampanye). Sedangkan definisi Pjs yaitu ASN yang berasal dari JPT madya/pratama atau setingkat yang melaksanakan tugas kepala daerah karena kepala daerah & wakil kepala daerah secara bersamaan menjadi kontestan pilkada menjalani cuti diluar tanggungan negara (kampanye). (RI)***


Sekilas Info

RAC PERADI SERANG 2018, Integritas Pengacara Perlu Ditingkatkan

Masalah integritas pengacara mengemuka saat rapat anggota cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Serang di salah …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *