Pemprov Banten Serahkan LKPD 2017, WH: Jangan Ada Kerugian Negara

Gubernur Banten, Wahidin Halim saat menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2017 kepada Kepala BPK IR Perwakilan Banten, T Ipoeng Andjar Wasita di Kantor BPK RI Perwakilan Banten, Jalan Palka, Palima, Kota Serang, Rabu (28/3/2018).*

SERANG, (KB).- Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dinilai bukan tujuan dari penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Terpenting, Pemprov Banten dapat mempertanggungjawabkan uang rakyat tersebut, agar jangan sampai ada kerugian negara.

Hal tersebut dikatakan Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) seusai menyerahkan LKPD Provinsi Banten tahun anggaran 2017 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Rabu (28/3/2018). “(pemeriksaan ini) semua yang berkaitan dengan catatan-catatan, administrasi, laporannya bagaimana. Ada uang yang dikorupsi apa enggak. Sudah ada standarnya. Jangan sampai ada kerugian-kerugian negara, jangan sampai maladministrasi,” ucapnya.

WH percaya BPK jelas, tegas, dan transparan. Menurut WH, Banten termasuk daerah yang tepat waktu menyerahkan LKPD. “Kita tepat waktu, sesuai undang-undang,” kata WH didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Nandy Mulya S dan Inspektur Kusmayadi. Menurutnya, penyerahan LKPD sebagai kewajiban pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan keuangan.”Kami serahkan ke BPK. Tidak bisa kami bicara peluang, karena ini bukan main bola. WTP bukan tujuan, WTP itu bukan tujuan,” ujar WH.

Sementara, Kepala BPKAD Banten Nandy Mulya S mengatakan, auditor BPK mulai mengaudit LKPD pada Senin (2/4) mendatang.”Senin depan mulai pemeriksaan selama dua bulan, April dan Mei. BPK akan melihat dari laporan dan langsung ke masing-masing OPD dicek,” tuturnya. Menurutnya, LKPD 2017 sudah disusun sesuai standar akuntansi pemerintah dan telah melalui penyempurnaan-penyempurnaan dalam penyajiannya.

“Laporan secara akrual sudah terpenuhi semua. Kalau yang tidak bisa disajikan kita masukan ke catatan. LKPD ini sudah sesuai standar akuntansi pemerintah,” ujarnya. Nandy mengakui masih ada catatan-catatan dalam penyusunan LKPD 2017, terutama terkait pelimpahan P3D dari SMA/SMK. “Misalnya berkaitan dengan aset tetap saja, itu ada kan yang sudah rusak berat. Tapi tetap kita catat, kita terima. Itu dimasukkan di aset lainnya. Ke depan diproses untuk penghapusan. Jadi tidak bisa kita masukan ke aset tetap. Itu sudah kita sajikan semuanya lengkap,” tuturnya.

Diapresiasi BPK

Kepala BPK RI Perwakilan Banten Thomas Ipoeng Anjar Wasita mengapresiasi Pemprov Banten yang tepat waktu menyerahkan LKPD 2017.”Sesuai undang-undang memang tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, paling lambat pemerintah daerah menyerahkan. Berarti akhir Maret. Provinsi Banten ini berarti tepat waktu, karena menyampaikan di bulan Maret,” kata Ipoeng.

Ia menuturkan, pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2016, dari 9 entitas (8 kabupaten/kota dan 1 provinsi), delapan di antaranya meraih opini wajar dengan pengecualian (WDP).”Tahun lalu delapan yang dapat WTP. Jadi kalaupun ada catatan (pada opini WTP), tidak material. Kalau belum WTP itu memang berarti ada masalah kan ya,” ucapnya. Ia mengungkapkan, persoalan yang selalu menjadi temuan dari tahun ke tahun yaitu mengenai aset tetap.”Berkaitan dengan aset tetap. Sebelum provinsi dapat WTP juga (masalahnya) tekait aset tetap,” kata dia. (RI)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here