Jumat, 22 Februari 2019

Pemprov Banten & Sejumlah Kab/Kota Raih SAKIP Award 2018

SERANG, (KB).- Pemprov Banten dan sejumlah kabupaten/kota meraih award atau penghargaan atas prestasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2018. Penghargaan itu diserahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin pada penyerahan laporan hasil evaluasi SAKIP Wilayah I di The Trans Luxury Hotel, Bandung, Senin (28/1/2019).

Pemerintah Provinsi (Pemrov) Banten mendapat predikat B atas prestasi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah tahun 2018. Penghargaan tersebut diberikan dalam acara apresiasi dan penyerahan laporan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2018 Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Wilayah I, di Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Senin (28/1/2019).

Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Ino S. Rawita mengucapkan apresiasi kepada seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Banten atas kenaikan peringkat hasil evaluasi kinerja tersebut. “Atas nama Pemprov Banten, Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur mengucapkan terima kasih untuk peningkatan kinerja dengan raihan predikat B yang diraih. Semoga ke depan bisa lebih baik, sehingga Pemprov Banten bisa mencapai predikat A untuk hasil evaluasi kinerja di tahun mendatang,” tuturnya.

Bagi pemerintah kabupaten/kota yang belum mendapat hasil evaluasi yang baik, Ino mengatakan, pemerintah provinsi akan mendorong agar ke depan hasil evaluasinya bisa semakin meningkat. Sebab menurutnya, d mendapatkan hasil evaluasi kinerja yang lebih baik, diyakini akan berpengaruh terhadap peningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di masing masing daerah yang ada di Provinsi Banten.

Dari daftar daerah di Banten yang meraih penghargaan, satu di antaranya adalah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang. Penghargaan atas prestasi dalam SAKIP 2018 itu, diterima Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah. Untuk tahun ini, predikat SAKIP Pemkab Serang meningkat menjadi BB Plus dengan nilai 74,54 poin dari yang sebelumnya predikat BB dengan 70,01 poin.

Poin tersebut merupakan yang tertinggi dari kabupaten/kota lain di Provinsi Banten. Tahun 2012 sampai 2015, pemkab mendapat predikat CC, 2016 predikatnya meningkat menjadi B (baik). Kemudian meningkat kembali tahun 2017 berpredikat BB (sangat baik) dengan nilai 70,01 poin, dan di 2018 meningkat menjadi BB Plus dengan nilai 74,54 poin.

Secara nasional dari 518 kabupaten/kota, lima kabupaten/kota berpredikat D, 97 berpredikat C, 162 berpredikat CC, 185 berpredikat B, 40 berpredikat BB, dan 9 berpredikat A. Rata-rata nilai kabupaten/kota adalah sebesar 56,53 poin atau kategori CC.

Di Provinsi Banten, predikat tertinggi baru mencapai BB yang diraih tiga daerah yakni Kabupaten Serang dengan 74,54 poin, Kabupaten Lebak 74,15 poin, dan Kabupaten Pandeglang 70,15. Lima kabupaten/kota lainnya dibawa predikat BB. Sementara, Pemprov Banten baru mencapai predikat B dengan nilai 60,2 poin.

Dengan predikat BB plus, Kabupaten Serang satu tingkat lagi menuju predikat A (terbaik) dengan nilai minimal 80 poin. “Kami bangga atas penghargaan ini, tetapi tidak boleh berpuas diri. Prestasi ini harus menjadi motivasi dan melakukan kinerja terbaik untuk masyarakat Kabupaten Serang,” ujar Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah dalam rilis yang diterima Kabar Banten, Senin (28/1/2019).

Penghargaan juga diraih Pemkab Pandeglang, yang diterima Bupati Pandeglang, Hj. Irna Narulita. Sebelumnya, penghargaan Sakip diterima oleh Pemkab Pandeglang pada tahun 2016. Saat itu berdasarkan hasil evaluasi Kemenpan RB, Pandeglang mendapatkan predikat CC.

Setahun kemudian, Pandeglang naik kelas menerima penghargaan Sakip dengan nilai B, dan pada tahun 2018, kembali meraih penghargaan Sakip dengan nilai BB. “Alhamdulillah, tahun 2018, Pandeglang kembali menerima penghargaan Sakip dan Menpan RB. Apalagi penghargaan tahun ini, Pandeglang naik kelas,” ujar Irna.

Meski demikian, kata Irna, penghargaan ini harus menjadi sebuah motivasi besar agar ke depan terus mempertahankan sistem akuntabilitas kinerja, jika perlu terus ditingkatkan. “Tentu penghargaan ini berkat kerja sama semua aparatur pemerintah di Pandeglang, para stakeholder dan masyarakat. Atas nama pemerintah daerah tentu akan terus meningkatkan kinerja dan pelayanan terbaik untuk masyarakat,” ucapnya.

Pemkot Tangerang juga meraih penghargaan tersebut, dengan mendapatkan predikat Baik atau B berdasarkan hasil evaluasi terhadap SAKIP tahun 2018 yang dilakukan oleh Kemen PAN dan RB. Penghargaan tersebut diberikan Menteri PAN dan RB serta diterima Wakil Wali Kota Tangerang Sachrudin.

Menurut Sachrudin, penghargaan ini menjadi modal penting aparatur Pemkot Tangerang untuk dapat bekerja dengan lebih baik lagi. Kinerja pemerintah juga sangat terbantu dengan adanya aplikasi yang dibuat Pemkot Tangerang. “Pemerintah Kota Tangerang terus membenahi dan melakukan transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu juga telah mengintegrasikan sejumlah aplikasi berbasis digital dalam pelaporan dan monitoring,” ucapnya.

Sementara itu, Pemerintah Kota Serang kembali meraih predikat CC pada penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Hasil tersebut masih sama dengan hasil tahun sebelumnya. Meskipun terdapat peningkatan dua digit pada nilai yang diberikan. Namun, hal itu belum cukup bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Serang meraih predikat B.

“Ya kita masih bersyukur lah masih bisa turun, masih tetap CC lah, tahun kemarin CC nilainya. Tahun kemarin 50 sekarang naik dua digit menjadi 52 ada sih kenaikan, tapi kita berharap tadinya B, tapi banyak hal yang harus kita benahi,” kata Asisten Daerah (Asda) I Kota Serang Nanang Saefudin, Senin (28/1/2019).

Menurutnya, banyak hal yang harus diperbaiki untuk mendapatkan hasil sesuai dengan harapan, di antaranya dari sisi perencanaan yang harus memiliki indikator dan sasaran yang jelas.

“Artinya memang RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dari sisi perencanaan itu harus dibuat betul-betul bahwa indikatornya jelas, sasaran dan tujuan jelas dan yang paling penting adalah harus betul-betul output dan outcomenya jelas,” ucapnya.

Pembenahan itu, kata dia, bisa dilakukan saat ini pada penyusunan RPJMD Wali Kota dan Wakil Wali Kota baru. Sehingga di tahun berikutnya harapan Pemkot Serang mendapatkan predikat B bisa tercapai. “RPJMD kan itu kepemimpinan lima tahun yang kemarin. Tentu kan yang sekarang harus membuat RPJMD lagi yang baru otomatis pergantian kepemimpinan RPJMD baru,” tuturnya.

Mencegah kebocoran

Menteri PAN dan RB Syafruddin menjelaskan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berhasil mencegah potensi pemborosan anggaran. Dengan SAKIP dapat tercipta penghematan anggaran. “Penghematan Banten dan Jabar mencapai Rp 35,5 triliun. SAKIP juga memastikan penghematan anggaran melalui dihapusnya kegiatan yang tidak penting, yang tidak mendukung kinerja pemerintah,” katanya.

Dia mengatakan, pada tahun 2019 sebanyak 45 kabupaten/kota akan mendapatkan DID. Hasil evaluasi, pemerintah berhasil mencegah pemborosan anggaran mencapai Rp 64,8 triliun. “Kalau tahun 2017 berhasil dihemat Rp 46 triliun, tahun 2018 penghematan setidaknya mencapai angka Rp 64,8 triliun pada 24 provinsi dan 216 kabupaten kota,” ujar Syafruddin.

Ia mengungkapkan, khusus wilayah I yang meliputi 185 provinsi dan kabupaten/kota se-wilayah Sumatera, kecuali Lampung, Banten, dan Jawa Barat penghematan mencapai Rp 35,5 triliun. “Saya mengapresiasi upaya dan perjuangan seluruh gubernur, bupati dan wali kota, dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan pemerintahannya. Sebab, mengubah ‘mind set’ seluruh pegawai tidaklah mudah, mengajak untuk berubah sungguh sulit,” ujarnya. (TIM KB)*


Sekilas Info

IPM Kota Serang Ditarget Naik 0,10 Persen Setiap Tahun

SERANG, (KB).- Indeks pembangunan manusia (IPM) Kota Serang ditargetkan terus mengalami kenaikan 0,10 persen setiap …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *