Pemprov Banten Segera Terapkan Aplikasi “Simaya”

KARO Umum Setda Banten Ahmad Syaukani saat pemaparan tentang Simaya di Aula BPKAD Banten, KP3B, Kota Serang, Kamis (19/9/2019).*

SERANG, (KB).- Pemerintah Provinsi Banten segera menerapkan sistem elektronik e-office Simaya atau sistem informasi administrasi perkantoran maya.

Sistem yang dibuat Kemenpan RB dan Kemenkominfo tersebut akan membantu tata kelola dan mengendalikan layanan administrasi atau surat-menyurat di internal tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di provinsi tersebut.

Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Umum pada Setda Banten Ahmad Syaukani saat pendampingan pengaplikasian Simaya di Aula Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten, KP3B, Kota Serang, Kamis (19/9/2019). Kegiatan tersebut dihadiri Kepala BPKAD Banten Dwi Sahara, serta perwakilan dari OPD.

Syaukani mengatakan, penerapan aplikasi tersebut akan membuat proses surat menyurat di lingkungan Pemprov Banten lebih efektif dan efisien. Rencananya, Simaya akan efektif diimplementasikan 1 Oktober 2019.

“Kalau dulu kan harus mengecek surat ada di mana. Nanti dengan Simaya ini suratnya enggak akan ilang, tinggal klik akan muncul dan alurnya ketahuan ada di mana posisi surat. Jadi nanti teknisnya cukup surat (manual) itu sampai TU (Tata Usaha), kemudian discan. Masuk sistem Simaya,” kata Oni, sapaan akrabnya.

Ia menuturkan, penerapan Simaya tersebut mengacu pada Surat Edaran Menpan No 5 Tahun 2013 tentang penggunaan aplikasi tata naskah elektronik pada instansi pemerintah dan Perpres 95 No 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik.

“Simaya itu sebetulnya sudah ada sejak tahun 2018. Sekarang kami lakukan percepatan implementasi. Kami sudah roadshow ke 21 OPD di pemprov bekerja sama dengan Diskominfo untuk pendampingan,” ujarnya.

Penerapan Simaya dilakukan secara bertahap. Untuk saat ini pihaknya fokus pada disposisi surat masuk.

“Sementara kami fokus pada disposisi surat masuk dulu. Nanti ke depan jangka panjangnya surat keluar juga sudah pakai aplikasi itu,” kata dia.

Nantinya, seluruh pejabat akan memiliki tanda tangan digital yang tersertifikasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

“Nanti bahkan sampai staff, karena kan nanti ada paraf-paraf. Tapi bertahap, sementara prioritas untuk bidang perizinan,” kata dia.

Saat ini, kata dia, Pergub tentang Tata Naskah Dinas Elektronik sedang disusun oleh Biro Organisasi dan Biro Hukum. (RI)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here