Selasa, 20 Februari 2018

Pemprov Banten Komitmen Perbaiki Angka Indeks Persepsi Korupsi

Kepala Bappeda Banten Hudaya Latucinsina mengatakan Pemprov Banten berkomitmen untuk terus memperbaiki angka indeks persepsi korupsi. Salah satunya melalui surveu indeks persepsi korupsi sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas layanan secara berkesinambungan serta mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan negara yang bebas korupsi.

Hudaya mengatakan tujuan dari survei persepsi korupsi itu, untuk mendapatkan informasi tentang persepsi korupsi. Sasaran survei ini adalah terselenggaranya pelayanan yang bersih, akuntabel dan transparan. Berdasarkan hasil survei anti korupsi tahun 2017 oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Polling Center yang dirilis 8 Agustus 2017 menunjukan bahwa 54 persen warga Banten menganggap korupsi di Banten meninggkat dari tahun sebelumnya, sedangkan 38 Persen menganggap tidak mengalami perbuahan dan 8 persen menganggap menurun.

Dibandingkan dengan tahun 2016, angka indeks korupsi di Banten menurun atau mengalami perbaikan. Pada tahun 2016, indeks persepsi korupsi mengenai warga yang menganggap korupsi Banten meninggkat mencapai 64 Persen. Sedangkan 22 persen menganggap tidak ada perubahan dan 9 persen menurun. Dalam upaya mewujudkan pelayanan yang bersih, akuntabel dan transparan, Gubernur Banten, Wahidin pada 1 November 2017 telah melakukan penandatanganan MoU dengana Kota Bandung dalam hal penerapan aplikasi Smart City dan E-Government.

Aplikasi tersebut adalah aplikasi yang menurut KPK layak untuk disebarkan kepada pemerintah kab/kota. Ada tiga aplikasi yang disebar yaitu Aplikasi Sabilulungan, Aplikasi Perizinan Online, dan Aplikasi E-Remunerasi. “Saya kira ini sangat bagus, dan ini penggabungan teknologi sistem yang terintegrasi,” kata Gubernur Banten Wahidin Halim.

Menurut gubernur, dari hasil MoU ini agar bisa diaplikasikan di Banten, apalagi Banten merupakan daerah yang terus melakukan pembenahan. Sebelemunya pada 18 Oktober 2017, Pemprov Banten bekerjasama dengan KPK mengadakan rapat koordinasi pimpinan daerah terkait ‘Evaluasi Percepatan Pelaksanaan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi di Provinsi Banten’.

Gubernur Banten, Wahidin Halim menyampaikan apresiasi kepada pimpinan KPK dan tim Satgas Korsupgah yang tidak henti-hentinya memberikan support dan pendampingan kepada pemerintah daerah di Banten dalam rangka mendukung terwujdunya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. “Saya sudah komitmen untuk minta agar KPK terus hadir dalam rangka pembinaan dan pencegahan korupsi di Banten. maka dengan itu, saya minta KPK dampingi terus biar kita aman,” kata Gubernur Wahidin.

Menurut Gubernur, pada tanggal 12 April 2016 lalu, Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Ketua DPRD Provinsi Banten, yang di saksikan Kepolisian Daerah Banten dan Kejaksaan Provinsi Banten, telah, sepakat menandatangi komitmen bersama untuk mendukung program pemberantasan korupsi terintegrasi di wilayah Banten, yang mengakomodasi kepentingan publik, dan bebas intervensi.
“Saya mengajak seluruh pimpinan daerah di banten untuk bersama-sama konsisten apa yang telah menjadi komitmen dan telah apa yang kita tandatangani bersama,” ucapnya.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang menjelaskan bahwa selain melakukan penindakan korupsi, pihaknya juga gencar melakukan pencegahan di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Banten khususnya.  “Tadi saya jelaskan kepada semuanya, bahwa pemberantasan korupsi itu tidak boleh sepotong-potong. Kami (KPK) hadir di sini sudah beberapa tahun lalu. Hari ini kami datang lagi untuk melakukan evaluasi, kemudian bikin rencana aksi lagi.

Ada mungkin memang beberapa hambatan apakah itu baik dari perundang-undangan, lembaganya atau pun dari tata kelolanya makanya KPK datang untuk membantu,” tuturnya. Menurutnya, tindak korupsi sebetulnya bisa dicegah dengan berbagai upaya, salah satunya yakni menciptakan upaya pencegahan, sistem dan komitmen pemerintahan itu sendiri. Pencegahan itu, kata Saut dilakukan agar para kepala daerah, pejabat dan ASN tidak tersangkut korupsi.

Diketahui, Pemprov Banten dibawah kepemimpinan H. Wahidin Halim dan H. Andika Hazrumy mengusung visi “Banten yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlakul Karimah”. Untuk mewujdukan visi itu, selanjutnya ditetapkan misi, tujuan, dan sasaran, strategi dan arah kebijakan periode 2017-2022 sebagai bentuk konkrit upaya mewujudkan visi pembangunan tersebut.
Salah satunya, mewujudkan kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompensi serta melayani masyarakat.

Sasaran dari misi itu, adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah, meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah, meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Bukan hanya itu, juga mewujudkan pelayanan pemerintah yang berbasis teknologi informasi, meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, mempercepat reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas kompetensi aparatur, mempercepat reformasi birokrasi melalui peningkatan integritas aparatur. Selanjutnya, meningkatkan pendapatan daerah, mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, mewujudkan wawasan kebangsaan untuk mendukung NKRI, mewujudkan sistem penanggulangan kebencanaan yang efektif, dan pengendalian penduduk. (adv)***


Sekilas Info

Pilkada Kota Serang 2018: Tim Pemenangan Perang di Medsos

SERANG, (KB).- Pertarungan Pilkada Kota Serang 2018 mulai ramai jejaring sosial atau media sosial (medsos). Perang …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *