Kamis, 15 November 2018
Breaking News
Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy, Wakil Walikota Serang, Sulhi Choir, Ketua DPRD Kota Serang, Subadri Usuludin dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Sjarief Widjaja memusnahkan jaring ikan tidak ramah lingkungan usai menyerahkan bantuan kepada nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Kamis (2/11/2017).*

Pemprov Banten Dukung Penindakan Pencurian Ikan, Nelayan Diguyur Bantuan

SERANG, (KB).-  Nelayan di Provinsi Banten mendapat guyuran bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bantuan tersebut berupa paket alat penangkapan ikan (API), kapal penangkap ikan, dan paket premi asuransi. Bantuan API tersebut diserahkan langsung kepada nelayan oleh Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Sjarief Widjaja didampingi Wali Kota Serang, Tubagus Haerul Jaman, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Suyitno, Kepala PPN Karangantu, Bambang Koesminto serta Kepala Dinas Perikanan kabupaten/kota di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu Kota Serang, Kamis (2/11/2017).

Dalam kesempatan tersebut, diserahkan sebanyak 325 paket alat penangkapan ikan ramah lingkungan untuk nelayan Banten. Paket alat tangkap ramah lingkungan didistribusikan kepada nelayan Kota Serang sebanyak 28 paket, nelayan Kabupaten Pandeglang sebanyak 164 paket, dan nelayan Kabupaten Tangerang sebanyak 133 paket. “Sebanyak 178 paket bantuan API ramah lingkungan lainnya segera akan didistribusikan kembali untuk nelayan Banten. Sehingga totalnya menjadi 503 paket,” kata Sjarief Wijaya.

Selain paket alat penangkapan ikan, dalam kesempatan tersebut, KKP juga menyerahkan bantuan dua unit kapal penangkapan ikan berukuran 10 gross tonage (GT) serta 21 unit kapal 3 GT kepada nelayan Banten. Sampai akhir tahun direncanakan total dapat terdistribusikan sebanyak 42 unit kapal bantuan dengan ukuran yang bervariasi yakni 3 GT, 5 GT, dan 10 GT. KKP juga memberikan bantuan paket premi asuransi nelayan. Pada tahun 2017 ini dari target 10.850 nelayan Banten yang mendapatkan bantuan premi asuransi, realisasi sampai bulan Oktober telah terlampaui yakni mencapai 11.395 nelayan.

Adapun nilai manfaat asuransi tersebut, kata Sjarif, yakni santunan kecelakaan akibat melakukan aktivitas penangkapan ikan sebesar Rp 200 juta apabila meninggal dunia, Rp 100 juta apabila mengalami cacat tetap dan Rp 20 juta untuk biaya pengobatan. Sedangkan jaminan santunan kecelakaan akibat selain aktivitas penangkapan ikan Rp 160 juta apabila meninggal dunia, cacat tetap Rp 100 juta dan biaya pengobatan Rp 20 juta.

Menurut Sjarief, KKP juga bekerja sama dengan Bank BRI membuka Gerai Permodalan Nelayan (Gemonel) untuk meningkatkan skala usaha termasuk memfasilitasi pengalihan alat tangkap secara mandiri bagi nelayan dengan kapal berukuran 10-30 GT. “Kabupaten Pandeglang telah tercatat kucuran modal Rp 990 juta dengan 10 debitur, sedangkan Serang dikucurkan Rp 1,812 miliar dengan 31 debitur,” ujar Sjarief.

Ia mengatakan, bantuan kepada nelayan dilakukan dalam rangka mendorong kesejahteraan nelayan.
“Saat ini kami kan sudah punya 3 pilar yaitu kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan. Pilar pertama sudah kami lakukan dengan mengusir kapal-kapal asing untuk pergi dan diperkuat pula dengan Perpres No. 44 tahun 2016 bahwa laut Indonesia adalah untuk nelayan Indonesia,” ucapnya.

Setelah mengusir kapal-kapal asing tersebut, lanjutnya, maka ikan akan semakin berlimpah sehingga saatnya pemerintah mulai memberdayakan nelayan yang dimulai dengan bantuan kapal, alat tangkap, pelatihan dan penyuluhan agar mereka semakin kuat mengarungi lautan dan mendapatkan hasil yang luar biasa untuk keluarganya.

“Sebanyak 178 paket bantuan API ramah lingkungan lainnya pun akan segera didistribusikan kembali untuk nelayan Banten, sehingga total menjadi 503 paket. Adapun 325 paket alat tangkap ramah lingkungan didistribusikan kepada nelayan Kota Serang sebanyak 28 paket, nelayan Kabupaten Pandeglang sebanyak 164 paket dan nelayan Kabupaten Tangerang sebanyak 133 paket,” tuturnya.

Selain itu, dia menuturkan, untuk kesejahteraan pemerintah akan mendorong adanya permodalan asuransi serta akses informasi dari pasar dalam memantau harga. Saat ini pihaknya akan mendorong untuk membentuk koperasi dan akan disalurkan bantuan permodalan untuk pembentukan koperasi simpan pinjam. “Nanti masyarakat bisa meminjam ke koperasi untuk modal melaut dan tidak perlu lagi ke tengkulak. Kalau tengkulak nanti mereka terikat dari sana dan kemudian pulang, ikannya dihargai dengan seadanya, maka tidak akan pernah sejahtera,” ujarnya.

Untuk tahun 2017 ini dari target 10.850 orang, tuturnya, nelayan Banten yang mendapatkan bantuan premi asuransi, realisasi sampai bulan Oktober telah terlampaui yakni mencapai 11.395 nelayan.
Dia mengimbau, agar seluruh bantuan untuk nelayan Banten benar-benar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan taraf hidup sekaligus menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. “Untuk mewujudkan perikanan tangkap yang maju dan lestari memang butuh komitmen dan kerja sama dari seluruh pihak,” tuturnya.

Perangi “ilegal fishing”

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy berterima kasih dan mengapresiasi terhadap sejumlah program bantuan kepada nelayan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di Banten. Andika juga meminta KKP agar menjaga aset laut berupa ikan di lautan yang menjadi tangkapan para nelayan, dari praktik pencurian ikan oleh nelayan atau perusahaan perikanan dari luar negeri.
“Kami di Banten sangat mengapresiasi upaya-upaya KKP dalam memerangi ilegal fishing. Karena memang sejatinya meski peralatan tangkap nelayan kita baik juga, kalau ikannya habis dicuri apa yang akan nelayan kita tangkap,” kata Andika.

Menurut Andika, permasalahan kelautan dan perikanan bukan hanya menyangkut investasi, produktivitas maupun promosi. Hal itu mengingat dimensi kelautan dan perikanan bukan hanya sekadar ekonomi tetapi juga sosial, budaya dan politik. Sehingga, kata dia, diperlukan regulasi kebijakan pengelolaan sumberdaya yang memungkinkan semua dimensi tersebut tersentuh, agar keseimbangan ekologis dan keadilan sosial ekonomi dapat tercapai.

Menurut Andika, berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, nelayan yang menggunakan alat tangkap yang dilarang masih sekitar 4,75 persen dari jumlah alat tangkap yang beroperasi di Provinsi Banten. Namun produktivitas alat tangkap tersebut mencapai 16 persen dari total produksi perikanan tangkap Provinsi Banten. “Sehingga dengan bantuan alat tangkap ramah lingkungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ini akan sangat memengaruhi produksi dan ketersediaan ikan di Provinsi Banten,” ucap Andika.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Suyitno berharap, melalui PPN Karangantu maritim akan lebih jaya dari abad sebelumnya. PPN Karangantu ini menjadi salah satu pelabuhan tertinggi di Banten. “Kami hanya PPI, Pelabuhan Karang Pantai di Labuan dan PPN Karangantu menjadi yang tertinggi. Jadi mudah-mudahan melalui PPN Karangantu ini bisa membina dan memotivasi yang lain supaya naik kelasnya, bangkit sejarahnya bahkan melebihi masa lalu,” katanya. (TM)***


Sekilas Info

Urus Adminduk tanpa Pengantar, Disdukcapil Kota Serang Jalankan Perpres 96 Tahun 2018

SERANG, (KB).- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Serang mulai menerapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *