Pemprov Banten Diminta Selesaikan Honor Guru Tidak Tetap

LEBAK, (KB).- Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Banten Sanuji Pentamarta mendesak Pemprov Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mencari solusi persoalan keterlambatan honor guru tidak tetap (GTT). Alasannya, hingga kini, keterlambatan pencairan honor GTT karena Pemprov Banten belum mempunyai payung hukum untuk menangani masalah tersebut.

“Sudah sejak Januari hingga Oktober, honor para guru honorer dan tenaga staf belum cair. Memang ada yang cair dan menikmati di beberapa SMA dan SMK. Ada yang baru sebagian cair di beberapa sekolah,” ujar Sanuji saat melakukan kunjungan di SMA Cilograng Kabupaten Lebak, Kamis (12/10/2017).

Dalam kunjungan ke SMA 1 Cilograng Kabupaten Lebak Provinsi Banten tersebut, Sanuji terkejut karena banyak guru tidak tetap yang belum menerima honor bahkan sudah 9 bulan. “Mereka berjumlah sebanyak 15 guru dan tiga staf TU, honornya belum cair sejak Januari sampai dengan Oktober 2017,” tuturnya.

Sanuji berharap masalah terlambatnya honor guru bisa diselesaikan dengan cepat. Semoga bisa cair dan segera rapel honornya, sebab itu hak mereka. Ia mempertanyakan, sebenarnya permasalahan teknisnya apa sehingga honor mereka belum bisa dicairkan. “Masalahnya apa dan persoalan teknisnya di mana? Apa yang mesti kita bantu agar terealisasi?,” tanya Sanuji yang juga Wakil Ketua Komisi II DPRD Banten ini.

Menurutnya, kebijakan gubernur sangat jelas, bayar jika sudah menjadi haknya dan tersedia anggarannya. “Jika masalah teknis, ayo dibantu oleh dinas terkait, baik di provinsi maupun kabupaten,” ucapnya. Selain itu, Sanuji mengatakan, Pemprov Banten juga perlu melakukan pengkajian secara komprehensif terkait ketidakjelasan status guru honorer atau guru tidak tetap (GTT) tingkat SMA/SMK di Provinsi Banten. Hal itu terjadi karena terkendala oleh surat keputusan (SK) para guru honorer tersebut yang masih tercatat di masing-masing pemerintah kabupaten/kota. (MH)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here