Pemprov Banten Bentuk Tim Terpadu, ”Entrepreneurship” Solusi Atasi Pengangguran Banten

Suasana diskusi ”Obrolan Mang Fajar” di Kantor Redaksi Kabar Banten, Jl. Jenderal A. Yani No. 72 Kota Serang, Senin (16/12/2019).*

MENGATASI persoalan tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPS) di Provinsi Banten tidak bisa hanya mengandalkan industri. Salah satu solusi yang dinilai tepat adalah dengan mengembangkan kewirausahaan (entrepreneurship).

Hal tersebut mengemuka saat Focus Group Discussion (FGD) tentang problematika ketenagakerjaan di Banten, di Kantor Harian Umum Kabar Banten, Jl. Jend. A Yani No. 72 Kota Serang, Senin (16/12/2019). Kegiatan tersebut diinisiasi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orwil Banten bekerja sama dengan BPJamsostek.

Hadir dalam diskusi yang dipandu Direktur PT Fajar Pikiran Rakyat Rachmat Ginandjar tersebut antara lain Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten Al Hamidi, Deputi Direktur BPJamsostek wilayah Banten Eko Nugriyanto, Wakil Ketua Kadin Provinsi Banten Agus R Wisas.

Kemudian, akademisi Untirta Liza Mumtazah, Fadlullah dari Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Banten, Ketua DPW Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Banten Anas Mathofany, dan lainnya.

Menurut Akademisi Untirta Liza Mumtazah, ada beberapa hal yang menyebabkan tingginya pengangguran di Banten, salah satunya banyak jurusan di sekolah kejuruan yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

“Itu harus diganti. Apalagi sekarang lebih parah dengan semakin berkembangnya teknologi. Impossible mengandalkan industri untuk menekan angka penganguran,” kata Liza yang juga tergabung dalam forum Skills Development Center (SDC) ini.

Menurut Liza, saat ini pendekatan yang bisa dilakukan dalam upaya mengurangi angka pengangguran adalah dengan menggerakan ekonomi melalui kewirausahaan.

“Saya lebih cenderung bagaimana pemerintah menggerakkan ekonomi melalui entrepreneurship. Luasan pesisir Indonesia itu ke-4 sedunia. Tapi kita fokus pada pengembangan industri. Kalau saja kita fokus pada pertanian. Kita ini impor ke Vietnam, memalukan. Kita dari dulu dijejali dengan sekolah kerja, sekolah kerja. Tidak mengembangkan potensi yang besar di negara kita. Padahal itu nilai besar yang tidak dimiliki bangsa lain,” ujarnya.

Menurut Liza, perlu dilakukan pemetaan terhadap data pengangguran tersebut untuk mengetahui data real di lapangan.

“Sebenarnya itu bisa terjawab dengan data Disdukcapil. Hanya saja kita belum memadukan data itu. Bahwa ada perbedaan data BPS dengan Disnaker itu bukan permasalahan besar, karena tidak menghilangkan permasalahan,” katanya.

Pemetaan juga perlu dilakukan agar bisa mengategorikan pengangguran berdasarkan latar belakang pendidikan.

“Harusnya kita maping. Berapa tenaga kerja kita yang lulusan SMP, mana yang SMA, yang kuliah. Kemudian tentukan ditempatkan ke mana. Dan lulusan kuliah itu harusnya jadi entrepreneur karena mindsetnya harus membuka lapangan pekerjaan. Membangun entrepreneur jadi jalan keluar yang paling penting,” ucapnya.

Ia juga mendukung rencana Pemprov Banten yang akan membentuk tim terpadu penanganan pengangguran.

“Memang harus dibuat tim terpadu untuk penanganan pengangguran. Ajak seluruh elemen. Sehingga banyak mendapat berbagai masukan, ide-ide untuk membuat apa. Dan libatkan berbagai ahli, IT juga,” ucapnya.

Narasumber Focus Group Discussion (FGD) tentang problematika ketenagakerjaan di Banten, di Kantor Harian Umum Kabar Banten, Jl. Jend. A Yani No. 72 Kota Serang, Senin (16/12/2019), foto bersama usai diskusi.

Pertahankan industri

Kepala Disnakertrans Banten Al Hamidi mengatakan, Sistem penanggulangan pengangguran dilakukan dengan dua cara. Pertama, pemerintah wajib menjaga agar 16 ribu lebih perusahaan yang ada di Banten tetap berdiri dan jangan sampai berpindah.

“Dijaga dulu jangan sampai tutup dan berpindah. Itu kewajiban kita untuk menjaga keseimbangan,” ujarnya.

Kedua, ekonomi kreatif menjadi salah satu target Pemprov Banten. Terdapat 13 organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab terhadap peningkatan ekonomi di Banten.

“Dari situ entrepreneurship dibangun. PAD (Pendapatan Asli Daerah) kita lebih dari 13 triliun, saya yakini angka pengangguran menurun. Bahkan konstruksi jalan juga akan menyerap ratusan ribu pekerja,” ucapnya.

Pada kesempatan itu, Al Hamidi juga meluruskan soal informasi banyaknya perusahaan di Banten yang hengkang ke luar daerah.

“Hanya ada 10 perusahaan yang tutup dan keluar dari Banten. Jadi kalau katanya ada 25, 35 itu tidak benar. Ada memang yang indikasinya hengkang, tapi itu ternyata ekspansi. Contoh Nikomas. Itu perluasan di Cianjur, Sukabumi. Jadi tidak hengkang, perusahaannya tetap ada di sini,” ujarnya.

Menurut dia, Banten masih tetap diminati para investor karena dunia ketenagakerjaannya kondusif. “Banten itu magnet, menarik investasi,” ujarnya.

Percaloan

Ia mengidentifikasi berbagai permasalahan yang muncul dengan tingginya angka pengangguran Banten. Pertama, banyaknya calon tenaga kerja dari luar daerah masuk ke Banten.

Kedua, sistem percaloan yang memberatkan masyarakat Banten. “Percaloan ini nanti Pak Gubernur mengeluarkan SK satgas untuk menekan praktik percaloan,” katanya.

Ketiga, pendidikan formal yang belum mampu atau sejalan dengan kebutuhan dunia industri.

Keempat, SDM di Banten yang agak sedikit lemah. “Maka SDM ini perlu didorong untuk meningkatkan daya saing,” ujarnya.

Kelima, masyarakat Banten sendiri ingin bekerja dengan posisi yang tidak terlalu dekat dengan tempat tinggal.

“Jadi kalau di selatan ini sifatnya agraris, utara itu industri. (tenaga kerja) Di selatan ini sudah bergeser tidak mau bertani. Nanti kesulitan, generasi muda untuk mencari tenaga pertanian. Di sana usia 50 tahun ke atas,” tuturnya.

Keenam, belum seimbangnya antara Banten Utara dan Banten Selatan. “Di Pandeglang dan Lebak kita tahu UMK-nya rendah. Masyarakat kita yang ikut pendidikan formal mereka tentu ingin bekerja di jabatan tertentu yang lebih tinggi di perusahaan,” ujarnya.

Tim terpadu

Ia mengatakan, solusi lainnya dalam upaya menekan angka pengangguran yaitu perluasan penempatan tenaga kerja dalam negeri, penempatan tenaga kerja lokal, transmigrasi, dan magang.

“Perluasan penempatan kerja selanjutnya, kami saat ini menggiatkan priwisata. Kemudian konstruksi, sesuai visi misi gubernur, karena konstruksi butuh tenaga kerja banyak. Program lain UMKM, usaha mandiri. Ini sedang dikembangkan. Angka pengangguran tahun 2020 harus turun. Nanti kami juga akan bentuk tim terpadu penanggulangan angka pengangguran,” ucapnya.

Bansel fokus pariwisata

Sementara, menurut perwakilan dari FSPP Banten Fadlullah, masuknya industri berat tidak selalu menciptakan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Justru, kata dia, bisa jadi menyebabkan pengangguran baru karena sektor lain tergerus.

“Industri baru jangan sampai menggerus industri peradaban muara. Peradaban muara itu harus dihidupkan lagi. Di situ ada industri pembuatan kapal. Kalau dipertemukan antara sumber daya alam, kebudayaan, kemudian didukung oleh kebijakan pemerintah. Tidak semata-mata hanya industri berat,” ujarnya.

Menurutnya, Banten Selatan semestinya jangan meniru Banten Utara. “Industri berat menggerus industri rakyat. Di sana biar lah isu-isu industri pariwisata. Yang dijual keindahan alam, kebudayaan, industri kreatif. Semakin lestari tumbuh industri kita,” ucapnya.

Program vokasi

Deputi Direktur BPJamsostek wilayah Banten Eko Nugriyanto mengatakan, pihaknya turut berkontribusi dalam menyelesaikan problematika ketenagakerjaan. Salah satunya dengan program vokasi.

“Jadi nanti tidak ada lagi istilahnya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Jadi misalnya setelah diputus kontrak kerjanya akan ikut vokasi. Jadi ada semacam connecting people connecting employee,” kata Eko.

Para calon pekerja tersebut nantinya akan mengikuti pelatihan untuk dipersiapkan kembali bekerja sesuai dengan kebutuhan industri.

“Jadi nanti setelah ikut vokasi, akan ada data base dan bisa diakses oleh perusahaan. Perusahaan tinggal ambil di database kami. Selama vokasi juga mereka dapat penghasilan. Sampai diterima kerja itu (uang saku) baru putus. Kami lagi hitung jumlahnya berapa. Jadi statusnya tidak menganggur tetapi rescaling atau upscaling. Tahun ini baru bekerja sama dengan beberapa perusahaan. Kemarin ada yang daftar 800 orang. Tapi yang lulus hanya 30, karena ini bidang programmer untuk web,” ujarnya.

Sementara, Ketua DPW KSPN Banten Anas Mathofany usul agar ada regulasi yang mengatur tentang persentase tenaga kerja lokal pada suatu perusahaan di Banten.

“Apakah bisa di Banten ini membuat aturan bahwa pekerja di suatu perusahaan harus sekian persen. Kalau bicara pengangguran, di Banten banyak industri. Tapi ketika bilang industri, pekerjanya harus warga Banten akan jadi polemik juga kan,” katanya.

Ia juga menyinggung soal praktik percaloan tenaga kerja di Banten. Menurutnya, hal tersebut terus terjadi karena penindakan yang lemah. “Ini bukan lagi pelanggaran, sudah masuk kejahatan. Kenapa masih terus terjadi, karena saya menilai penindakannya yang lebih,” ucapnya.

Diketahui, TPT di Provinsi Banten berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada periode Agustus 2019 mencapai 8,11 persen. Hal itu menempatkan Banten di posisi teratas.

Di bawah Banten, ada Jawa Barat dengan 7,99 persen. Kemudian Provinsi Maluku di peringkat ketiga dengan 7,08 persen, Kepulauan Riau 6,91 persen. Sementara untuk DKI Jakarta berada di peringkat ketujuh dengan 6,22 persen. (Rifki Suharyadi)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here