Senin, 25 Juni 2018

Pemprov Banten Bagi Wilayah Kerja Pembangunan

SERANG, (KB).- Upaya memecah kesenjangan daerah di wilayah Provinsi Banten terus dilakukan. Salah satunya dengan pembangunan sejumlah infrastruktur yang mulai difokuskan pada 2018 ini. Dalam hal ini, Pemprov Banten juga telah membagi wilayah kerja pembangunan infrastruktur menjadi tiga wilayah kerja.

Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy mengatakan, Pemprov Banten melakukan sejumlah upaya agar dapat memecah kesenjangan tersebut yaitu dengan membagi wilayah kerja terkait pembangunan infrastruktur. Wilayah kerja 1 meliputi Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang.
Selanjutnya, wilayah kerja 2 meliputi Kabupaten Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon, dan wilayah kerja 3 meliputi Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.

“Wilayah kerja ini agar dapat mempermudah meningkatlan potensi yang ada di daerah masing-masing,” ujar Andika, pada seminar nasional yang dihadiri oleh mahasiswa pascasarjana Universitas Pasundan, di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Selasa (13/2/2018). Ia menuturkan, upaya konkret memecah disparitas itu salah satunya dengan pembangunan dan perbaikan infrastuktur yang menghubungkan setiap wilayah.

Pada tahun 2018 akan dilakukan groundbreaking Tol Serang-Panimbang, sehingga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat apabila akses jalan lebih baik. “Tol Serang-Panimbang sangat menguntungkan di mana saat itu ketika Banten ditetapkan Kawasan Ekonomi Khusus, tidak dibangun infrastruktur penunjang. Oleh karenanya, dengan adanya jalan ini diharapkan dapat memecah disparitas,” ujarnya.

Pada tahun 2018 ini Pemprov Banten akan memperbaiki jalan sepanjang 100 km yang menjadi tupoksi Pemprov Banten yang tersebar di 8 kabupaten/Kota. “Tahun ini 100 km, dari total 760 km yang menjadi tupoksi pemprov,” tuturnya. Selain itu, saat ini Andika juga mempertimbangkan untuk melibatkan aparatur sipil negara (ASN) di Provinsi Banten terlibat secara langsung dalam upaya penanganan persoalan di daerah. “Seperti yang dilakukan Pemkab Serang dengan meminta ASN-nya membeli karya kerajinan rakyat di daerah tersebut,” ucapnya.

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan, terdapat sejumlah isu strategis yang ada di Kabupaten Serang, salah satunya adalah soal kemiskinan.”Untuk itu, kita lakukan berbagai upaya melalui sejumlah program keroyokan seperti dari Dinas Koperasi Perdagangan, Dinas Sosial, DKPP dan DPMD,” ujar Tatu yang menjadi salah satu narasumber dalam seminar tersebut.

Salah satu kebijakannya yaitu dengan meningkatkan UMKM di Kabupaten Serang. Bukan hanya pada program pembinaan dan permodalan namun juga memberikan arahan khusus bagi ASN untuk mendukung program tersebut.”Seperti UMKM batik. Batik dari pengusaha UKM kita wajibkan dibeli oleh para ASN untuk dipakai pada hari tertentu. Dan itu sudah berjalan,” tuturnya. (RI)***


Sekilas Info

PPDB Online Banten Bermasalah, Pengadaan Server Dilaporkan ke Polda

SERANG, (KB).- Polda Banten melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) menerima laporan dugaan tindak pidana dalam …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *