Selasa, 11 Desember 2018

Pemprov Banten Alokasikan Rp 50 Juta Per Desa

SERANG, (KB).- Pemprov Banten menganggarkan alokasi dana desa (ADD) pada rancangan APBD tahun anggaran 2019. Jumlah yang dianggarkan senilai Rp 61,90 miliar untuk 1.238 desa di Banten, dengan rincian Rp 50 juta per desa.

Diketahui, pada 2018 Pemprov Banten tidak menganggarkan ADD. Anggaran ini pernah dikucurkan pada tahun anggaran 2017. Jumlah yang desa yang mendapat ADD sama dengan 2019, yakni 1.238 desa yang tersebar di 4 kabupaten di Banten.

ADD ini digunakan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes), rencana kerja pemerintah desa (RKPDes), anggaran pendapatan belanja desa (PBDes), rapat-rapat, penguatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kegiatan penguatan karang taruna dan kegiatan posyandu.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, ADD yang dialokasikan Pemprov pada rancangan APBD 2019 termasuk dalam bantuan keuangan. ”Itu di pos belanja bantuan keuangan sebesar Rp 387,69 miliar. Terdiri atas Rp 320 miliar untuk bantuan dana desa, bantuan partai politik Rp 5,79 miliar, belanja tak terduga Rp 25 miliar. Kemudian untuk pemerintah desa sebanyak 1.238 senilai Rp 61,90 miliar,” katanya.

Secara keseluruhan, program yang tertuang dalam rancangan APBD 2019 diarahkan untuk penyelesaian target RPJMD rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPMJD) Banten 2017-2022.

”Dengan prioritas peningkatan akses dan mutu pendidikan, peningkatan akses dan mutu kesehatan serta sosial. Lalu peningkatan infrastruktur wilayah, peningkatan ekonomi dan kesempatan berusaha dan kemudian peningkatan tata kelola pemerintahan,” katanya.

Dalam beberapa kesempatan, pria yang akrab disapa WH ini meyakini, seluruh program yang tertuang dalam rancangan APBD 2019, dapat mendorong pencapaian target yang sudah ditetapkan.

”Mengenai capaian target indeks pembangunan manusia (IPM) di Pemprov Banten tahun 2019 sebesar 72,20 persen. Ini merupakan angka atau nilai dalam RPJMD. Dapat saya jelaskan bahwa Pemprov Banten tahun 2019 optimistis dapat mencapai target tersebut,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, lanjut dia, komponen yang turut menentukan besar IPM ini meliputi kesehatan, pendidikan dan daya beli masyarakat. Komponen pendidikan terdiri dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. ”Sehingga kita buka harapan masyarakat untuk masuk di SMP dan SMK dengan pendidikan gratis, sehingga memberikan ruang kepada masyarakat yang tidak mampu melanjutkan ke tingkat SMA,” ucapnya.

Komponen kesehatan diintervensi melalui program jaminan kesehatan masyarakat miskin, pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dan rekrutmen tenaga kesehatan. ”Tahun ini sebanyak 80 orang dan pada tahun 2019 sebanyak 200 orang. Kita akan mengangkat, merekrut tenaga medis untuk kontribusi atau distribusi ke berbagai daerah, terutama Pandeglang dan Lebak,” ucapnya.

Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Setda Provinsi Banten Mahdani mengatakan, ADD yang tertuang dalam rancangan APBD 2019 merupakan instruksi langsung dari gubernur. Mengingat, pada tahun 2018 anggaran tidak dialokasikan oleh Pemprov karena keterbatasan anggaran. ”Memang tahun ini belum dianggarkan dan kalau di perubahan (APBD 2018) juga kan enggak tersedia dana sebesar itu,” tuturnya. (SN)*


Sekilas Info

Penyertaan Modal Bank Banten Terancam Jadi Silpa

SERANG, (KB).- Penyertaan modal untuk PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Banten Tbk (Bank Banten) terancam menjadi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *