Pemkot Tangsel Pastikan ASN Berstatus Koruptor Dipecat

TANGERANG, (KB).- Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) memastikan memecat sejumlah aparatur sipil negara (ASN) berstatus koruptor atau terpidana kasus korupsi. Keputusan itu menindaklanjuti surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kepala Kepegawaian Negara yang memecat 2.357 ASN se-Indonesia berstatus koruptor.

“Ya ada tujuh orang (ASN) yang tahun ini diberhentikan,” ucap Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Tangsel, Apendi, Senin (17/9/2018). Ketujuh ASN yang dipecat berasal dari berbagai kalangan. Mulai dari golongan Eselon II hingga tingkatan ke bawah.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara, kata dia, barang siapa yang menyalahgunakan wewenang jabatannya melakukan tindak pidana korupsi maka dapat dipecat.”Harus diberhentikan. Makanya kita harus hati-hati, saya selalu tekankan revolusi mental,” tuturnya.

Di saat yang sama, aktivis anti korupsi yang tergabung dalam Banten Bersih mendorong agar pemerintah provinsi (pemprov) beserta pemerintah kabupaten/kota segera memberhentikan ASN yang tersangkut kasus korupsi. Hal itu untuk membersihkan pemerintahan dari korupsi.

“Pemerintah harus mengambil langkah tegas dengan memberhentikan dengan tidak hormat atau dipecat,” kata Koordinator Banten Bersih, Gufroni kepada wartawan, Senin (17/9/2018).

Minta diumumkan

Ke depan, ia mendorong agar nama-nama ASN yang tersangkut kasus korupsi diumumkan ke publik. Sehingga, rakyat tahu siapa aja mereka, khususnya nama-nama ASN yang ada di Banten. “Hal itu bertujuan untuk mendorong pelayanan publik dan berintegritas, serta keterbukaan informasi publik. Agar ke depan tak ada lagi PNS (ASN) yang terbukti korupsi masih berstatus ASN aktif dan masih menikmati uang APBN/APBD,” katanya.

Ia menyesalkan ada puluhan ASN di Banten yang tersangkut kasus korupsi, namun masih menikmati uang negara sebagai ASN. “Sudah terbukti bersalah melakukan korupsi berdasar putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, atau inkracht, ternyata masih menikmati uang negara sebagai PNS atau ASN,” ucapnya.

Kondisi tersebut, menurut Gufroni, menunjukkan bahwa agenda reformasi birokrasi tidak berjalan maksimal. “Tidak sejalan dengan agenda reformasi. Alih-alih mewujudkan pemerintahan yang bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), justru negara seolah melakukan pembiaran dan tutup mata akan realitas yang terjadi,” ujarnya.

Pemecatan harus segera dilakukan guna memberikan efek jera bagi ASN yang lain. Kalau tidak, hal ini dianggap akan memberi angin segar bagi ASN untuk korupsi. “ASN yang korup itu harus mengembalikan uang/gaji yang selama ini mereka masih terima setelah dinyatakan terbukti korupsi. Jika tidak mau, sita aset kekayaannya untuk mengganti uang dalam bentuk gaji yang mereka nikmati selama itu,” ujarnya.

Sebelumnya, rilis data Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 12 September 2018 memaparkan bahwa terdapat 2.357 koruptor yang masih berstatus sebagai ASN. Berdasarkan data BKN hasil penelusuran data di Direktorat Jenderal Permasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Banten menempati posisi ke-11 terkait jumlah ASN yang terbelit korupsi hingga 70 orang. (DA/SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here