Pemkot Tangerang akan Pangkas Perda demi Investasi

TANGERANG, (KB).- Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang akan memangkas sejumlah Peraturan Daerah (Perda) yang dinilai menghambat investasi. Hal tersebut guna untuk percepatan pembangunan. Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan akan memangkas sejumlah peraturan daerah yang dinilai menghambat investasi.

Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah mengatakan, pihaknya sudah membahas dengan DPRD Kota Tangerang untuk penyederhanaan yang saat ini sudah terlalu banyak perda. Apalagi ada 16 perda yang diusulkan saat ini.

Dari 16 ada perda, kata Arief, perda K3 ada beberapa seperti perda kebersihan, perda sampah yang berkenaan dengan K3, dimana dari 5 perda mungkin cukup 1 perda. Sehingga cukup disederhanakan.

“Presiden pada saat rakornas itu kan mengatakan buat perda sefleksibel mungkin sehingga birokrasi bisa memberikan lompatan pembangunan,” ujar ujar Arief, Jumat (29/11/2019).

Tidak hanya peraturan daerah yang akan dipangkas oleh Arief. Peraturan walikota yang dinilai memiliki kesamaan akan dihapus. “Perwal (peraturan walikota) juga saya mau ringkas mau saya rangkum,” tuturnya.

Terkait jumlah peraturan yang akan dipangkas, Arief mengatakan akan membahas seluruh peraturan baik perda maupun perwa dan akan direkapitulasi untuk dibahas bersama DPRD. “Semua perda kita rekap semua, jika sama dan sejalan kita buat satu perda,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi perda yang dinilai tidak sesuai perkembangan zaman.

“Perda lama yang sudah kadaluarsa tidak sesuai zamannya dan kalau pun ada perda yang kaitannya sama akan kita buat simple. Jadi semangatnya bukan tidak membuat perda, tapi dibikin mudah, dibikin simple,” imbuhnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, peraturan daerah yang berbelit-belit dan menghambat masyarakat serta pelaku usaha harus dipangkas. Hal ini demi meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah.

Pernyataan ini disampaikan Jokowi dalam pidato dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), beberapa waktu lalu.

“Peraturan daerah-peraturan daerah yang formalitas, berbelit-belit, dan menghambat masyarakat serta pelaku usaha harus dipangkas. Tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah harus ditingkatkan,” kata Jokowi. (DA)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here