Pemkot Serang Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

SERANG, (KB).- Pemerintah Kota (Pemkot) Serang menegaskan menolak rencana Pemerintah Pusat untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Hal tersebut, karena kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan menjadi beban pemerintah daerah.

Wali Kota Serang Syafrudin mengatakan, saat ini Pemkot Serang sudah menganggarkan sebesar Rp 11,5 miliar untuk 42.000 warga penerima bantuan iuran (PBI). Namun, jika Pemerintah Pusat akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan, Pemkot Serang belum mampu menambah anggaran untuk PBI.

“Mungkin kami akan bersurat, agar tidak dinaikkan, Insya Allah nanti kami akan berkonsultasi dengan unsur pimpinan dewan untuk tidak menaikkan tarif kenaikan BPJS,” katanya kepada wartawan seusai paripurna tentang jawaban Wali Kota Serang atas tanggapan fraksi-fraksi di DPRD Kota Serang, Senin (16/9/2019).

Ia berharap, penolakan dari daerah atas wacana kenaikan BPJS Kesehatan tersebut, akan menjadi pertimbangan Pemerintah Pusat. Ia meyakini, jika Pemkot Serang menolak, daerah lain di Provinsi Banten akan sependapat. “Kalau di Banten, Kota Serang menolak kemungkinan daerah lain juga menolak,” ujarnya.

Senada, Ketua Sementara DPRD Kota Serang Budi Rustandi menuturkan, sependapat untuk menolak wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Hal tersebut, karena kemampuan daerah yang belum bisa menambah anggaran untuk PBI.

“Karena, dari (tarif) Rp 60.000 jadi Rp 120.000, berarti kan hilang si penerima bantuan ini separuhya. Kami jelas menolak semua daerah juga sudah pasti (menolak),” ucapnya.

Kemudian, tutur dia, langkah konkret yang harus dilakukan dalam penolakan tersebut, yaitu dengan menggelar rapat khusus antara Pemkot Serang dan DPRD. Selanjutnya, penolakan disampaikan ke Pemerintah Pusat atas nama masyarakat Kota Serang melalui Pemkot Serang dan DPRD Kota Serang.

“(Penolakannya) itu harus secara resmi Pemkot Serang bersama kami (DPRD). Jadi, bahasanya masyarakat Kota Serang melalui Pemkot Serang dan DPRD menolak kenaikan terkait tarif BPJS. Harus ada rapat khusus (Pemkot dan DPRD),” tuturnya.

Ia berharap, penolakan dari daerah bisa menjadi pertimbangan Pemerintah Pusat, sehingga dia mengajak seluruh daerah di Indonesia beramai-ramai menolaknya. “Mudah-mudahan bisa diterima pusat, kalau bisa seluruh Indonesia menolak,” katanya.

Baca Juga : Pemkot Serang Diminta Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Diberitakan sebelumnya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada DPRD Kota Serang meminta pemerintah kota menolak rencana Pemerintah Pusat yang akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Hal tersebut, karena kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan membebani APBD Kota Serang.

Ketua Fraksi PKS pada DPRD Kota Serang, Ridwan Ahmad menuturkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Serang tidak terlalu besar ditambah banyaknya permasalahan lain, seperti angka pengangguran dan kemiskinan yang terus meningkat. Jika iuran BPJS dinaikkan, maka akan menjadi beban APBD untuk mengcover PBI Kota Serang yang terdata pada Ahad (1/9/2019) lalu berjumlah 183.000 jiwa.

“Intinya Fraksi PKS meminta kepada saudara wali kota dengan adanya kenaikan iuran BPJS oleh Pemerintah Pusat, agar saudara wali kota bersama kepala daerah lain, ramai-ramai untuk menolak rencana tersebut, kenapa demikian. Karena, di tengah angka pengangguran terbuka meningkat, angka kemiskinan meningkat di sisi lain ini akan menjadi beban APBD tersendiri,” ujarnya saat menyampaikan tanggapan fraksi-fraksi terhadap penjelasan Wali Kota Serang atas Raperda APBD tahun anggaran 2020 di DPRD Kota Serang, Jumat (13/9/2019). (Masykur/YA)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here