Rabu, 26 September 2018

Pemkot Serang Targetkan Raih WTP

SERANG, (KB).- Pemerintah Kota (Pemkot) Serang saat ini fokus menyelesaikan masalah aset untuk mengejar target wajar tanpa pengecualian (WTP) pada laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) 2017. Sebelumnya, pada LKPD 2016, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Banten memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP).

“Kami sedang inventarisasi aset. Yang menjadi catatan itu persoalan aset, itu yang sedang kami lakukan pembenahan,” kata Inspektur Pemkot Serang, Kosasih kepada Kabar Banten, Rabu (28/2/2018). Ia mengatakan, persoalan aset memang menjadi kendala dalam upaya mencapai target WTP tersebut.

“Kami berupaya semaksimal mungkin untuk apa yang menjadi rekomendasi BPK tahun lalu, kami usahakan tahun bisa diselesaikan. Kami juga terus mendorong teman-teman OPD untuk memenuhi rekomendasi dari BPK,” ujarnya.

Utamanya, ucap dia, terkait aset pelimpahan dari Pemkab Serang ke Pemkot Serang. Untuk saat ini, proses pelimpahan aset tahap 2 kabupaten ke kota sedang dilakukan harmonisasi oleh kabupaten. Hal tersebut, agar aset yang akan diserahkan ke kota tidak seperti tahun sebelumnya.

“Pertama dokumen dan fisik harus ada, jadi harus jelas, sehingga terinventarisasi oleh kami. Masalah menghitung nilainya itu, apabila aset dan dokumen ada, maka akan ada tim penilainya. Intinya bagaimana aset dari kabupaten secara administrasi dan fisik tercatat. Ini yang sedang dimatangkan, nanti kami akan menerima kembali aset-aset lainnya,” ucapnya.

Menurut dia, Wali Kota Serang, Tubagus Haerul Jaman memiliki semangat untuk terus mendorong seluruh OPD dalam menyelesaikan apa yang menjadi kekurangan dan catatan BPK pada 2016. “WDP itu kan wajar dengan pengecualian, maka pengecualian itulah yang perlu diselesaikan,” tuturnya.

Ia mengungkapkan, persoalan aset itulah yang menjadi pengecualian, sehingga Kota Serang hanya meraih opini WDP. Pihaknya berusaha semaksimal mungkin pada LKPD 2016 OPD secara kooperatif menindaklanjuti terkait pengecualian tersebut.

“OPD kaitan soal aset ada di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Serang, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Serang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), serta Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan (DPKP) Kota Serang,” katanya.

“Pada 2015, ketiga OPD tersebut sudah memiliki catatan terkait masalah aset tersebut. Namun, saat ini dia menilai sudah ada peningkatan cukup baik atau yang sebelumnya tidak lengkap saat ini sudah dilengkapi serta baik dengan nilai maupun catatannya,” ujarnya. (TM)***


Sekilas Info

HUT ke-492 Kabupaten Serang, Pemkab Serang Akan Pamerkan Inovasi di Pasar Rakyat

SERANG, (KB).- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang berencana memamerkan puluhan inovasi dari organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *