Pemkot Serang Sebaiknya Tingkatkan Pelayanan, Pemekaran Kecamatan Disoal

SERANG, (KB).- Fraksi Gabungan antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) atau Fraksi Madani DPRD Kota Serang, menilai rencana pemekaran kecamatan yang diusulkan Pemerintah Kota (Pemkot) Serang tidak tepat. Mereka menyarankan, Pemkot Serang sebaiknya fokus meningkatkan pelayanan.

“Kami sadari wilayah Kota Serang telah memenuhi syarat administrasi yang diperlukan. Hanya, menurut kami, apakah peluang kebutuhan pemekaran kecamatan itu diperlukan saat ini?,” kata Wakil Ketua Fraksi Madani DPRD Kota Serang, Maryaman saat rapat paripurna DPRD Kota Serang dengan agenda penyampaikan pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Serang terhadap Raperda usul Wali Kota Serang tentang pembentukan kecamatan di Sekretariat DPRD Kota Serang, Kamis (30/11/2017).

Menurutnya, alasan Pemkot Serang melakukan pemekaran untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat demi menjamin terselenggaranya pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik yang efektif dan efisien, tidak tepat. Sebab, jaminan pembangunan bukan dari berapa banyak aparatur pemerintah, tapi sejauh mana pemkot meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar berdampak kepada tujuan pembangunan secara langsung.

“Selain itu, analisis kami. Untuk meningkatkan pelayanan pemerintah melalui kecamatan dan kelurahan, pemerintah seharusnya melakukan pemerataan penduduk dengan mengeluarkan kebijakan pembangunan yang merata, agar penyebaran penduduk tidak bertumpu pada satu wilayah kecamatan atau kelurahan tertentu,” tuturnya.

Ditambah lagi, luas wilayah Kota Serang yang hanya 3, 08 persen dari luas wilayah Provinsi Banten. Tentu, kata dia, hal tersebut memungkinkan masyarakat mengakses berbagai fasilitas pemerintah melalui kecamatan dan kelurahan yang ada. “Apalagi beberapa pelayanan pemerintah daerah sudah dilakukan melalui pelayanan satu pintu di berbagai organisasi perangkat daerah,” katanya.

Dibanding memekarkan kecamatan, ia justru memandang ada hal lebih penting yang harus dilakukan Pemkot Serang, yaitu peningkatan pelayanan masyarakat, seperti peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penyediaan lapangan pekerjaan di Kota Serang. “Menurut data BPS, pencari kerja di Kota Serang meningkat 10 persen setiap tahunnya,” ucapnya.

Selain itu, pemkot juga harusnya lebih mengoptimalkan akses jalan dan kemudahan moda transportasi, sehingga memungkinkan masyarakat menjangkau berbagai akses pelayanan umum yang disediakan pemerintah Kota Serang. “Bukan kemudian melakukan peningkatan aparatur kecamatan yang akan hanya berdampak pada penambahan pengeluaran pemerintah dalam APBD dan tidak berdampak langsung kepada masyarakat,” ucapnya.

Untuk meningkatkan pelayanan pemerintah melalui kecamatan dan kelurahan, lanjut dia, Pemkot harusnya melakukan pemerataan penduduk dengan mengeluarkan kebijakan pembangunan yang merata, agar penyebaran penduduk tidak bertumpu pada satu wilayah kecamatan atau kelurahan tertentu.

“Tercatat kepadatan penduduk menurut data BPS Kota Serang terletak di wilayah Kecamatan Serang yang berjumlah 34,30 % dari jumlah penduduk kota serang dengan luas wilayah yang hanya 9,70% dari luas wilayah kota serang. Pemerataan penduduk akan memungkinkan pemerintah mengoptimalkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat,” katanya.

Ia berharap, Pemkot dapat melakukan analisis lebih mendalam guna mengetahui sejauhmana efektifitas pemekaran kecamatan di Kota Serang. “Tentu saja pembahasan raperda ini harus lebih detail saat rapat pansus yang dilakukan DPRD bersama Pemkot, agar tercapai kebijakan yang seusai dengan harapan Masyarakat Kota Serang,” tuturnya.

Undang pertanyaan

Plt Ketua DPRD) Kota Serang, Bambang Janoko menuturkan, memang ada fraksi DPRD Kota Serang yang mempertanyakan maksud dan tujuan pemekaran kecamatan yang diusulkan Pemkot Serang. “Artinya nantinya dilakukan pembahasan mendalam melalui pansus,” katanya.

Menurut dia, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum memekarkan kecamatan, yaitu sarana dan prasarana kecamatan, seperti gedung kecamatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia. “Memang betul pemekaran membantu dari pada kemudahan masyarakat untuk meyelesaikan administrasi, cuma yang perlu diingat pemkot perlu menyiapkan keseluruhan (sarana dan prasarana),” katanya.

Jangan sampai, ucap dia, kecamatan dimekarkan, tapi sarana dan prasarananya tidak ada. Sebagai contoh, pemekaran Keluarahan Cibendung di Kecamatan Taktakan yang hingga kini belum juga mempunyai gedung untuk aktivitas pelayanan kelurahan. “Camat ditempatkan dimana, perlu dilakukan kajian juga,” katanya. Ia mengatakan, usulan pemekaran kecamatan akan dikaji secara mendalam oleh pansus. Dalam kajian juga akan melihat juga berapa jumlah kecamatan yang kira-kira harus dimekarkan. Waktu pembahasan dalam pansus kurang lebih sampai tiga bulan. “Biasanya sampai tiga bulan, tergantung kondisinya,” katanya. (SN)***

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here