Pemkot Serang Optimistis Pertahankan WTP

SERANG, (KB).- Pemerintah Kota (Pemkot) Serang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited 2018 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Banten, Senin (25/3/2019).

Asisten Daerah (Asda) I Pemkot Serang Nanang Saefudin optimistis Kota Serang kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Kami semua optimistis dari mekanisme. Masalah aset kemarin juga sudah ada sistem dan aplikasi. Sudah kami susun dari awal, jadi optimistis bisa meraih kembali predikat WTP,” katanya seusai mendampingi Wali Kota Serang Syafrudin menyerahkan LKPD 2018 unaudited kepada Kepala BPK RI Perwakilan Banten Hari Wiwoho, di Gedung BPK RI Perwakilan Banten.

Ia menuturkan, hal tersebut sesuai dengan amanat UU Nomor 17 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. “Jadi, ada amanat 3 bulan itu harus menyampaikan hasil LKPD ke BPK. Terakhir itu 31 Maret 2019,” katanya yang juga Plt Kepala BPKAD Kota Serang.

Menurut dia, hal tersebut merupakan amanat UU, bahwa setelah akhir tahun anggaran pemerintah daerah (Pemda) wajib untuk menyerahkan laporan keuangan kepada BPK.

“Tahun ini penyerahan laporan keuangan Pemkot Serang dapat selesai lebih awal. Dalam hal ini BPKAD Kota Serang hanya menggabungkan hasil laporan keuangan tiap organisasi perangkat daerah (OPD),” ujarnya.

Kepala Inspektorat Kota Serang Kosasih menuturkan, pihaknya semaksimal mungkin mendorong OPD untuk menyelesaikan laporan keuangan lebih cepat dan langsung menyerahkan ke BPK. Selanjutnya, BPK akan melakukan pemeriksaan kembali ke setiap OPD.

“Akhir pemeriksaan itu nanti harus ditindaklanjuti oleh OPD, apa saja yang menjadi catatan BPK. Yang jelas kami telah menyerahkan laporan lebih cepat, kalau tahun kemarin agak terlambat,” ucapnya.

Ia menuturkan, mekanisme pembuatan LKPD dari masing-masing OPD. Menurut dia, pada Februari 2019 laporan sudah selesai, kemudian diserahkan kepada BPKAD, sehingga pemkot patuh pada jadwal waktu.

“Jadi, Februari sampai Maret sudah diolah oleh BPKAD hasil laporan dari tiap OPD. Kemarin Inspektorat melakukan review sebelum diberikan ke BPK. Catatan hasil itu diserahkan lagi ke BPKAD untuk ditindaklanjuti oleh tiap OPD,” tuturnya.

Sementara, dia menjelaskan, tahun ini untuk persoalan aset sudah tidak ada yang bernilai Rp 0 atau Rp 1. Sehingga, kata dia, laporan aset sudah membaik atau lancar.

“Kami mengejar laporan keuangan baik. Kalau laporannya sudah sesuai Standar Akuntasi Pemerintah (SAP), insya Allah kami yakini bisa meraih WTP. Kemarin itu kan tahun pertama WTP. Tahun ini insya Allah WTP kalau sudah sesuai dengan SAP,” ucapnya. (TM)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here