Pemkot Serang Ketergantungan Transfer Pusat, Dana Perimbangan Tembus Rp 919 M

SERANG, (KB).- Dana perimbangan yang diterima Pemkot Serang mencapai Rp 919 miliar dari total proyeksi APBD Perubahan Tahun 2019 sebesar Rp 1,3 trilun. Jumlah tersebut, terdiri atas bagi hasil pajak dan bukan pajak Rp 79 miliar, dana alokasi umum (DAU) Rp 674,6 miliar dan dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp 156,9 miliar.

Wali Kota Serang Syafrudin mengatakan, rasio ketergantungan Pemkot Serang terhadap dana transfer dari pusat dan provinsi sangat tinggi. Kondisi tersebut, kata dia, menjadi motivasi bagi Pemkot Serang untuk terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

“Rasio ketergantungan pendapatan daerah atas dana transfer dari pusat dan provinsi masih sangat besar. Kami belum bisa kurangi secara signifikan,” katanya, saat rapat paripurna tentang jawaban wali kota atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Serang, di Gedung DPRD Kota Serang, Jumat (23/8/2019).

Sementara itu, berdasarkan dokumen rancangan APBD Perubahan 2019 diketahui PAD Kota Serang sebesar Rp 176,7 miliar yang berasal dari pajak daerah sebesar Rp 133 miliar, retribusi daerah Rp 14 miliar, dan PAD lainnya yang sah sebesar Rp 29,6 miliar, sedangkan dana bantuan provinsi tidak mengalami perubahan sebesar Rp 40 miliar.

Ia menuturkan, akan terus berupaya menggenjot PAD dengan melakukan evaluasi dan inventarisasi terhadap tarif dan ketetapan pajak dan retribusi. Selain itu, dia juga akan meningkatkan iklim usaha yang kondusif, melakukan intensifikasi PAD dan menyederhanakan sistem pemungutan pajak serta retribusi. “Termasuk meningkatkan SDM pengelola PAD,” ujarnya.

Kepala BPKAD Kota Serang Wachyu B Kristiawan mengatakan, pada APBD Kota Serang masih jomplang antara PAD dengan dana perimbangan. Menurut dia, hal tersebut karena belum direvisinya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah.

Dalam undang-undang tersebut, ucap dia, kabupaten atau kota hanya bisa mengelola 11 jenis pajak. “Potensi dari 11 jenis pajak ini yang menjadi andalan masih terbatas, hanya ada beberapa,” tuturnya.

Ia mengklaim, saat ini sangat jarang suatu daerah sepenuhnya mengandalkan PAD. Paling tidak, kata dia, setiap daerah masih mengandalkan perimbangan sebesar 50 persen. “Setahu saya DKI Jakarta baru bisa membiayai biaya sendiri, terus Kabupaten Badung, Bali tidak dapat DAU, karena dia potensi pajak daerahnya tinggi,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Serang Bambang Janoko mengatakan, pembahasan APBD-P Tahun 2019 masih belum final dan kemungkinan masih ada perubahan-perubahan. Terutama dalam alokasi belanja langsung dan tidak langsung.

Saat ini diketahui belanja langsung diproyeksikan sebesar 55, 84 persen dan belanja tidak langsung sebesar 44,15 persen. “Nanti setelah dibahas hasil kesepakatannya apa, struktur APBD-nya nanti kelihatan belanja langsung berapa belanja tidak langsung berapa,” ucapnya.

Menurut dia, dewan sepakat atas rancangan struktur APBD-P 2019. Kemudian, pembahasan akan dilanjutkan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan tim anggaran legislatif.

“Nanti dibahas tuh, sudah sesuai belum dengan peruntukannya nanti diambil kesepakatan tanggal 31 (Agustus), masih oleh dewan lama. Setelah itu dikirim ke provinsi untuk evaluasi,” tuturnya.

Sementara itu, pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Serang yang dilakukan di hari yang sama kemarin tidak dibacakan. Masing-masing fraksi hanya menyerahkan dokumen kepada wali kota dan pimpinan DPRD. (Masykur/RI)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here