Pemkot Serang Ikuti Aturan Iuran BPJS Kesehatan

Pemerintah Kota (Pemkot) Serang akan menyesuaikan dan mengikuti kebijakan Presiden, terkait dengan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sebab, hal tersebut sudah diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Wali Kota Serang Syafrudin mengatakan, kenaikan iuran tersebut berpengaruh terhadap anggaran bantuan Pemkot Serang untuk penerima bantuaniuran (PBI) BPJS Kesehatan. Meski begitu, pihaknya siap untuk menambah anggaran bagi PBI, sehingga tidak mengurangi jumlah PBI di Kota Serang.

“Kalau memang ini sudah dipastikan iurannya meningkat, maka kami akan sesuaikan dengan keuangan pemerintah daerah. Kami juga nanti akan menambah anggaran untuk PBI. Jangan sampai PBI yang dikurangi, tapi perlu adanya tambahan anggaran,” katanya, Jumat (1/11/2019).

Ia menjelaskan, saat ini ada sekitar 42.000 masyarakat Kota Serang yang menjadi PBI. Jumlah tersebut, sudah dipastikan tidak akan ada pengurangan kuota PBI. “Ya itu tadi, kalau pengurangan kuota jangan, itu justru akan menjadi masalah. Paling ada penambahan anggaran nanti disesuaikan dengan kemampuan pemkot,” ujarnya.

Sebelumnya, pihaknya juga sempat menolak atas kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Namun, itu tidak berpengaruh dan pemkot tetap harus mengikuti aturan tersebut. Meski berat, ucap dia, iuran BPJS Kesehatan tetap akan ditanggung oleh Pemkot Serang. Ia mengatakan, sebenarnya belum mampu untuk menambah anggaran.

“Tapi kan iurannya naik dua kali lipat mulai 1 Januari 2020 nanti. Kalau secara keseluruhan, jika memang iuran ini dinaikkan, maka kami belum mampu (menambah anggaran). Tapi, kami nanti akan membahas ini dengan berbagai pihak, agar nanti, bisa sama-sama mencari solusi terbaik tanpa harus pengurangan kuota PBI,” tuturnya.

Ia menuturkan, saat ini Pemkot Serang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk program pelayanan jaminan kesehatan nasional bagi masyarakat tidak mampu. Pihaknya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 11,5 miliar, untuk PBI sebanyak 42.000 jiwa pada anggaran 2020. Akan tetapi, apabila ada kenaikan, tentunya nilainya akan bertambah hingga Rp 18 miliar.

“Kami harapkan Pemerintah Pusat dapat membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini, karena itu sudah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Tapi lagi-lagi, kalau sudah dipastikan, ya kami harus mengikuti aturan dari atas. Kalau tidak bisa dibatalkan, kami pun berharap, akan ada bantuan dari pusat,” katanya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Serang Tubagus Ridwan Ahmad mengatakan, setiap tahunnya Pemkot Serang hanya mampu menganggarkan untuk 42.000 jiwa dengan total anggaran sebesar Rp 11,5 miliar. Tentu, apabila ada kenaikan hingga 100 persen akan meningkat juga anggarannya menjadi Rp 18 miliar lebih dan kelebihan anggaran tersebut akan menjadi beban.

“Dasarnya PBI berada di kelas III dengan iuran Rp 23.000 per bulan untuk satu kepala. Kalau naik 100 persen jadi Rp 46.000, jadi iurannya Rp 18 miliar lebih dan Rp 7 miliar ini nantinya akan jadi beban APBD. Pemkot mau menggeser anggaran yang mana lagi, sedangkan di sisi lain sumber pendapatan pemkot belum ada kenaikan yang signifikan,” ujarnya. (Rizki Putri/Yandri)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here