Pemkot Serang Godok Perda Parkir, Tempat Penitipan Motor Dikenai Pajak

SERANG, (KB).- Pemerintah Kota (Pemkot) Serang akan membuat regulasi tentang pengenaan pajak terhadap pengelola penitipan sepeda motor dan mobil. Hal tersebut bertujuan, untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) Kota Serang.

Kepala Bagian (Kabag) Hukum Kota Serang Yudi Suryadi mengatakan, pihaknya bersama dinas terkait sedang menyusun tentang peraturan perparkiran dan penitipan sepeda motor ataupun mobil yang ada di Kota Serang.

Menurut dia, selama ini tempat penitipan motor dan parkir di wilayah Kota Serang belum memiliki izin dan pemerintah belum mengatur mengenai hal tersebut. Ia menyebutkan, tempat penitipan tersebut, liar atau tidak berizin, seperti yang ada di Tugu Debus, Kemang, Terminal Pakupatan, Kebon Jahe, Kepandean, termasuk juga penitipan sepeda motor di sekolah-sekolah.

“Jadi, pemerintah daerah sekarang ini sedang menyusun perda tentang parkir. Karena, selama ini banyak parkir liar yang tidak jelas dasar hukum serta aturannya. Oleh karena itu, kami akan pertegas dengan adanya perda tentang parkir. Di situ nanti akan diatur tentang titik lokasi parkir, izin perparkiran, sehingga tidak semua jalan itu bisa dijadikan tempat parkir. Disesuaikan dengan kewenangan,” katanya, Jumat (26/7/2019).

Ke depannya, dia menuturkan, penitipan dan lahan parkir yang ada di Kota Serang harus membayar pajak parkir yang nantinya masuk ke dalam PAD Kota Serang. “Ke depannya penitipan-penitipan motor yang ada di Kota Serang itu harus kena pajak parkir, harus dikelola, diberi izin, dan ditertibkan,” ujarnya.

Namun, ucap dia, secara teknis untuk jumlah titik tempat parkir dan penitipan motor belum diketahui data pasti. Saat ini, pihaknya hanya membuat aturan dan kewenangan yang sesuai dengan kajian yang dilakukan Dishub Kota Serang.

“Kalau kami hanya membuat aturan yang sesuai dan kewenangannya. Data semuanya itu ada di Dishub. Kami juga sedang melakukan pembahasan, tapi karena menyangkut teknis, kami kembalikan lagi kepada Dishub, agar dikaji untuk disesuaikan dengan perda-nya,” tuturnya.

Sementara, untuk perda retribusi parkir dan pajak parkir baru akan diatur, karena masih menunggu sejumlah tempat yang belum terkena pajak parkir.

“Kami masih menunggu kajian teknisnya dari teman-teman Dishub. Karena, masih ada tempat yang belum terkena pajak parkir, agar menyeluruh kami masih menunggu,” katanya.

Kepala Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Parkir Dishub Kota Serang Ahmad Yani mengatakan, penitipan motor yang ada di Kota Serang masuk dalam pajak parkir yang seharusnya dikelola dan memiliki izin serta dilengkapi dengan payung hukum. Hal tersebut, agar semuanya jelas dan terarah.

“Jadi, nanti pengelola parkir ini harus membayar pajak parkir bukan retribusi. Kalau retribusi itu kan lahan pemerintah yang dikelola, sedangkan kalau lahan milik pribadi dan dikelola sendiri, itu masuknya pajak. Dari sini juga kan bisa menambah PAD Kota Serang, jadi bisa meningkat. Tentu ini harus dipikirkan juga,” ujarnya.

Selama ini, ucap dia, sejumlah tempat parkir yang ada di mal dan supermarket serta tempat lainnya sebagian besar milik swasta. Oleh sebab itu, Dishub selalu tidak bisa mencapai target PAD setiap tahunnya. (Rizki Putri/RI)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here