Pemkot Serang Fokus Penataan Kota

Menginjak usia 12 tahun, persoalan di Kota Serang masih tetap sama. Seperti penataan parkir, kawasan kumuh, persampahan, hingga infrastruktur. Oleh karena itu, dengan pemerintahan serta kepemimpinan yang baru, Kota Serang saat ini akan lebih mengedepankan pembangunan dan tata kota.

Wali Kota Serang Syafrudin akan mengawalinya dengan penataan parkir yang selama ini belum terselesaikan yaitu Peraturan Wali Kota (Perwal) terkait perparkiran di Kota Serang. Akan tetapi, disertai dengan program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Hal itu agar antara keduanya bisa beriringan.

“Tinggal saya tanda tangan (Perwal). Jadi titik-titik parkir akan kami tentukan sesuai dengan Perwal yang telah dibuat. Kami juga tidak bisa berjalan sendiri. Karena ada beberapa jalan yang ada di wilayah kota, namun kewenangannya berada di pemerintah provinsi. Jadi kami juga menunggu, agar sejalan dengan program dari provinsi,” katanya, Jumat (9/8/2019).

Terkait dengan kawasan kumuh, ia menjelaskan, Pemkot Serang bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) telah membahas dalam rapat Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Ini menunjukkan kalau di pemerintahan saat ini serius dalam menangani persoalan kumuh.

“Baik di perubahan maupun murni tahun 2020, ini ada penataan kawasan kumuh. Ada tujuh titik kawasan kumuh di Kota Serang yang harus diselesaikan. Insya Allah tahun depan sudah akan melangkah. Di anggaran perubahan ini, kami akan membuat perencanaannya terlebih dahulu. Sehingga, di tahun mendatang sudah bisa dilakukan,” ujarnya.

Syafrudin mengatakan, bukan rahasia lagi kalau Kota Serang ini memiliki banyak kelemahan yang harus diperbaiki dan dibenahi. Di antaranya, persoalan sampah yang hingga saat ini belum menemukan titik terang. Bahkan, di setiap sudut jalan kota banyak terdapat tumpukan sampah liar yang berserakan. Sehingga, merusak keindahan wajah Ibu Kota Provinsi Banten.

“Saya kira semua sudah tau akan kelemahan Kota Serang. Apalagi tentang persampahan ini (sampah). Sebenarnya dari sisi armada (truk sampah), kemudian sarana dan prasarana lain, itu kami sangat minim. Kami belum memiliki cukup anggaran dan kendaraan untuk mengangkut sampah,” katanya.

Beberapa waktu lalu, Pemkot beserta dinas terkait telah belajar mengenai sampah di Kabupaten Klungkung, Bali. Ternyata, kata dia, permasalahan di sana pun sama halnya seperti yang terjadi di Kota Serang.

“Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) sudah penuh, kemudian mereka mengolah sampah menjadi lebih efisien. Sehingga sampah yang ada tidak perlu dibuang sampai ke TPAS, cukup di Tempat Pembuangan Sampah (TPS),” ucapnya.

Dengan disiapkan mesin pengolahan, masyarakat Klungkung tidak perlu membuang sampah ke TPAS. Namun, hanya cukup sampai di TPAS saja. Dari pengolahan itu, mereka bisa membuat pupuk, bahkan briket. “Tentu, Kota Serang membutuhkan ini. Lagi pula, harga mesinnya juga cukup terjangkau. Hanya Rp 80 juta dan berada di Bandung,” tuturnya.

Namun persoalan lainnya, di Kota Serang, ujar dia, belum memiliki TPS yang memadai. “Selama kami belajar di sana, satu kecamatan itu ada satu TPS. Sedangkan di Kota Serang belum ada dan memang belum bisa,” ucapnya.

Terakhir, ia menjelaskan, infrastruktur di Kota Serang ini sedang berjalan. Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Serang, sejumlah ruas jalan dan beberapa fasilitas lainnya sedang dikerjakan oleh mereka. Bahkan, berdasarkan laporan, pekerjaan pembangunan sudah maksimal.

“Saat ini sedang berjalan, hanya tinggal beberapa persen lagi saja. Menurut informasi dari PU, sudah maksimal. Tapi belum 100 persen, akan tetapi sisanya sekitar 25 persen lagi yang harus diperbaiki. Itu untuk jalan dan drainase di Kota Serang, sekitar 25 persen itu tadi,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Serang Subadri Usuludin mengakui masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan Pemerintah Kota Serang. Sehingga, pemkot sudah menyiapkan proyeksi pembangunan Kota Serang ke depan.

Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Serang yang kecil dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya 15 persen dari APBD Kota Serang, sisanya mengandalkan dana transfer dari provinsi dan pusat. Maka, pihaknya sudah merencanakan efisiensi anggaran yang sudah disepakati di KUA PPAS Kota Serang.

“Efisiensi itu salah satu bentuknya yaitu pembatasan rapat OPD di luar kota. Dari hasil efisiensi itu alhamdulillah kurang lebih dapat Rp 79 miliaran. Diharapkan itu bisa dialokasikan ke program yang lebih manfaat,” kata mantan Ketua DPRD Kota Serang itu.

Kemudian di tahun 2020, dirinya bersama Wali Kota Serang akan mulai merealisasikan janji-janji politiknya, seperti honor guru ngaji dan menyiapkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di setiap kecamatan.

“Alhamdulillah di 2020 menyiapkan pembangunan di Walantaka dan pembebasan lahan di Kecamatan Taktakan, itu tidak bisa langsung semua karena keterbatasan anggaran kita,” ucapnya.

Dengan adanya keterbatasan APBD itu, kata dia, OPD harus bisa membangun sinergi dengan provinsi dan pusat. Terlebih, beberapa kepala OPD saat ini baru dilantik dan harus memiliki semangat kerja yang tinggi. Terkait infrastruktur, ia mengatakan Pemkot hingga saat ini masih terus fokus terhadap perbaikan infrastruktur dan masih menjadi prioritas.

“Kita sudah siapkan program Kota Serang terang, kita sudah gandeng beberapa perusahaan yang memang mau bekerja sama di Kota kita dari sisi penerangan, dari sisi infrastruktur ada beberapa kewenangan seperti pusat, provinsi dan kita, insya Allah untuk kewenangan kita toh sudah masuk di program prioritas kita,” tuturnya. (Masykur/Rizki Putri/Yadi Jayasantika)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here