Pemkot Serang Diminta Bongkar Tower tak Berizin

SERANG, (KB).- Menara atau tower telekomunikasi yang berada di Perumahan Griya Serang Asri, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang tidak memiliki izin. Oleh karena itu, Ombudsman Republik Indonesia (RI) menyarankan Pemerintah Kota (Pemkot) Serang untuk membongkarnya.

Hal tersebut berdasarkan penelusuran oleh Ombudsman Republik Indonesia (RI) yang melakukan penelusuran terkait perizinan pembangunan tower tersebut.

Asisten Ombudsman RI Bagian Resolusi dan Monitoring Ratna Sari Dewi mengatakan, pihaknya memberikan saran kepada Pemkot Serang, untuk melakukan penegakan hukum, berupa penyegelan tower, hingga pembongkaran.

“Kalau memang tidak ada solusi bersama antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah. Maka, kami menyarankan penegakan hukum dengan membongkar tower tersebut,” katanya, Jumat (13/12/2019).

Ia menuturkan, hasil dari audiensi kali ini akan ada pertemuan antara Ombudsman selaku fasilitator, Pemkot Serang, perusahaan pemilik tower, dan masyarakat pada pertengahan Januari 2020. Hal tersebut, untuk mencari solusi terbaik dan tidak merugikan pihak manapun.

Sebelumnya, pihaknya mendapat laporan dari masyarakat sekitar yang terganggu dengan keberadaan tower tersebut. Selain itu, masyarakat juga menduga, jika pembangunan tower menyimpang dari prosedur dan mengabaikan kewajiban hukum.

“Maka dari itu, kami melakukan tindak lanjut dari laporan masyarakat sekitar terkait tower tersebut. Jadi, kami melakukan koordinasi penyelesaian dengan Pemkot Serang. Akan tetapi, posisi kasus ini belum sampai kepada tahap rekomendasi. Baru hasil akhir pemeriksaan dari Ombudsman Banten,” ujarnya.

Saat ini, ucap dia, Ombudsman RI atau pusat hanya memfasilitasi antara Pemkot Serang, pihak perusahaan, dan masyarakat, sedangkan untuk rekomendasi dalam setiap kasus termasuk soal tower, merupakan kewenangan dari perwakilan daerah yang dalam hal tersebut, Ombudsman Banten.

Rekomendasi tersebut dikeluarkan, karena instansi terkait tidak menjalankan solusi dari perwakilan Ombudsman, seperti halnya kasus tower tersebut.

“Karena rekomendasi itu hanya untuk instansi yang tidak menjalankan solusi dari kami dan tidak mau bersepakat, seperti kasus tower ini, kami sudah bahas dengan pemkot sejak awal 2019,” ucapnya.

Sementara, Wali Kota Serang Syafrudin berkeberatan terhadap saran dari Ombudsman RI tersebut. Sebab, selama melakukan pertemuan atau audiensi, pihak perusahaan tidak pernah diikutsertakan, sehingga pertemuan yang sudah dilakukan lebih dari tiga kali tersebut, belum bisa menemukan solusi.

“Karena selama ini, Ombudsman hanya menghadirkan pemkot dan pihak yang berkeberatan. Ini sudah keempat kalinya melakukan audiensi. Akan tetapi, pihak perusahaan tidak pernah diundang dan Ombudsman hanya menuntut Pemkot Serang,” tuturnya.

Ia menuturkan, terkait persoalan tersebut, Ombudsman tidak memiliki kewenangan untuk mengurusnya. “Karena, saya rasa ini bukan ranahnya Ombudsman. Tapi, mereka (Ombudsman) menuntut Pemkot untuk menyelesaikan permasalahan tower ini,” katanya.

Saran dari Ombudman juga, tutur dia, sudah dilakukan melalui penegakan Peraturan Daerah (Perda) oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dengan memberikan surat peringatan kepada perusahaan.

“Sudah tiga kali kami berikan surat peringatan. Bahkan, pemasangan police line pun sudah kami lakukan. Kalau untuk pembongkaran, kami harus ada dasar dan biaya,” ujarnya.

Pemkot Serang meminta Ombudsman untuk menyerahkan dasar dari pembongkaran tower tersebut, sehingga pihaknya dapat membuat anggaran untuk membongkar tower, sesuai dengan saran dari Ombudsman.

“Kalau tidak ada dasar, kami tidak bisa melakukan pembongkaran. Sekalipun itu tidak berizin,” ucapnya. (Rizki Putri/YA)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here