Pemkot Cilegon Siapkan Dua Raperda

CILEGON, (KB).- Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon menyiapkan 2 rancangan peraturan daerah (Raperda), yakni Raperda Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Raperda Kota Layak Anak (KLA).

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Paripurna Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Raperda Pelestarian Kebudayaan dan Raperda Perubahan OPD dan Kota Layak Anak.

Pantauan Kabar Banten, ruangan sidang paripurna hanya dihadiri 21 anggota DPRD Kota Cilegon. Bahkan, sejumlah dewan yang tidak hadir disindir oleh pimpinan sidang.

“Jadi, kalau melihat ada yang tidak hadir anggota dewan ini, pencalegan pada pemilu lalu, anggota dewan tersebut rupanya tidak mendapat jumlah suara besar atau tidak terpilih. Kami sarankan tidak usah begitu, hadir saja sampai dengan tugas dewan tahun ini selesai dan sesuai dengan aturan. Wong saya saja yang tidak terpilih, terus hadir dalam menjalankan amanat sebagai wakil rakyat,” katanya, Kamis (9/5/2019).

Sementara itu, Wali Kota Cilegon Edi Ariadi dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekda Cilegon Sari Suryati mengatakan, terkait Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah.

Sebelumnya, Pemkot Cilegon telah menetapkan Perda Nomor 3 Tahun 2016 di mana dalam perda tersebut salah satunya, yakni pengadaan barang dan jasa.

“Adapun untuk uraian tugas pokok dan fungsinya sebagaimana telah ditetapkan Perwal Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengadaan Barang dan Jasa Kota Cilegon,” ujarnya.

Ia mengatakan, seiring berjalnnya waktu, terbitlah Permendagri RI Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) di Lingkungan Pemprov dan Pemkot.

Bahkan, ucap dia, berdasarkan ketentuan dalam pasal 3 ayat 3, bahwa UKPBJ Pemprov dan Pemkot dapat menjadi agen pengadaan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh instansi pemerintah yang berwenang melakukan pembinaan.

“UKPBJ berkedudukan di bawah sekda melalui asisten yang melaksanakan fungsi di bidang administrasi pembangunan,” tuturnya.

Sementara, kata dia, untuk Raperda tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, bahwa Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak telah mendesain dan menyosialisasikan sebuah sistem dan strategi pemenuhan ha-hak anak yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan mengembangkan kebijakan Kota Layak Anak.

Dalam hal tersebut, Pemkot Cilegon secara konsisten sudah berupaya memberikan jaminan terhadap pelaksanaan hak maupun perlindungan anak. “Kota Cilegon yang sudah masuk dalam jajaran KLA sudah seharusnya memiliki payung hukum yang lebih spesifik dalam mendukung terlaksananya KLA,” ujarnya.

Dengan adanya Raperda KLA, dia berharap kepada seluruh organisasi perangkat daerah terkait, para stakeholders, serta seluruh lapisan masyarakat, agar dapat terus berperan aktif sesuai tupoksinya. Karena, anak adalah investasi kita di masa yang akan datang. (HS)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here