Pemkot Cilegon Sarankan Parkir Ramayana Dilelang

PT Charlies Lestari Sentosa (CLS) selaku pengelola parkir Mal Ramayana Cilegon disarankan melakukan lelang terbuka. Ini untuk mengantisipasi munculnya kisruh kepentingan terkait pengelolaan parkir Mal Ramayana. Diketahui, PT CLS selama ini menyerahkan pengelolaan parkir mal kepada pihak ketiga. Di mana pihak ketiga sering ditentukan dengan cara penunjukan langsung.

Namun, PT CLS biasa menunjuk pengusaha luar Cilegon sebagai pihak ketiga pengelola parkir. Hal tersebut mendapat kecaman dari sejumlah kalangan, karena pola tersebut dinilai telah menutup kesempatan usaha bagi pengusaha lokal Cilegon. “Ke depan, kami sarankan, agar PT CLS tidak lagi melakukan penunjukan langsung, tapi melalui lelang terbuka. Jika dengan pola itu, tentu para pengusaha parkir akan lebih menerima. Ketimbang dengan penunjukan langsung, itu kan telah menimbulkan konflik,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Cilegon, Andi Affandi, saat ditemui di ruang kerja, Kamis (1/3/2018).

Menurut dia, selain persoalan izin parkir PT CLS yang belum diperbarui, konflik kepentingan juga mewarnai persoalan pengelolaan parkir. Dua hal tersebut yang telah menyebabkan pengelolaan parkir Mal Ramayana Cilegon dibekukan. “Kemarin kan ada kisruh, sehingga parkir Ramayana jadi sorotan. Andaikan pengusaha lokal diberi kesempatan untuk ikut usaha, saya yakin konflik tidak akan terjadi,” ujarnya.

Sementara, terkait pembekuan izin pengelolaan parkir PT CLS, menurut dia, pihak perusahaan telah melakukan upaya perpanjangan izin. Ia berharap, PT CLS fokus melakukan perpanjangan izin pengelolaan parkir Mal Ramayana Cilegon. “Saya ingin PT CLS serius dalam memperpanjang izin. Pokoknya kami berikan waktu selama 60 hari. Jika itu tidak ditempuh, terpaksa pengelolaan parkir Mal Ramayana Cilegon akan diambil UPTD Parkir Dishub Cilegon,” ucapnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Cilegon, Edi Ariadi menuturkan, pada dasarnya pola penunjukan pihak ketiga, adalah hak prerogatif PT CLS. Hanya saja pola penunjukan langsung terbukti telah memicu permasalahan sosial. “Kalau saran kami sih, agar konflik seperti itu tidak muncul kembali buka saja lelang terbuka. Memang betul ada hak prerogatif pengelola parkir, mau tunjuk atau lelang. Tapi, ketika muncul konflik sosial, opsi lelang harus dipertimbangkan,” tuturnya.

Pada bagian lain, Ketua Komisi II DPRD Cilegon, Abdul Ghoffar menilai, hal terpenting siapa yang menjadi pihak ketiga, bukan terkait apakah pengusaha lokal atau luar Cilegon. Tetapi, lebih condong pada pengusaha parkir yang lebih berkomitmen terhadap kontribusi PAD Kota Cilegon. “Kalau pengelolanya orang lokal, tapi tidak berkomitmen, menurut saya sama saja. Jadi, siapa pun yang nanti menjadi pihak ketiga, itu sebaiknya perusahaan yang mau berkontribusi tinggi terhadap PAD Cilegon,” katanya. (Himawan Sutanto)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here