Pemkot Cilegon-LAN Perkuat Kerja Sama

CILEGON, (KB).- Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon meperkuat kerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Repubik Indonesia. Penguatan kerja sama tersebut, terungkap dalam sidang Majelis Pertimbangan Kelitbangan tahun 2020, di Aula Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cilegon, Selasa (18/2/2020).

Sidang Kelitbangan dihadiri Wali Kota Cilegon Edi Ariadi, Wakil Wali Kota Cilegon Ratu Ati Marliati, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon Sari Suryati, pejabat LAN Republik Indonesia, dan unsur akademisi, serta pejabat eselon III dan IV Pemkot Cilegon.

Sidang majelis pertimbangan fokus kepada pemanfaatan hasil hasil kelitbangan serta penentuan kajian prioritas yang dikerjakan oleh Bidang Kelitbangan Bappeda. Dalam sidang majelis pertimbangan perangkat daerah menyampaikan kebutuhan kajian yang bersifat penting yang nantinya akan dikerjakan oleh bidang litbang dibantu tenaga ahli, praktisi, dan akademisi.

Diketahui, kerja sama antara Lembaga Administrasi Negara (LAN) dengan Pemkot Cilegon terjalin sejak 2017 yang diawali dengan penyusunan rencana induk kelitbangan. Kemudian, kerja sama dibukukan ke dalam nota kesepahaman pada Mei 2019, dengan kerja sama dalam penguatan kapasitas pemerintah kota melalui kegiatan, penyelenggaraan kegiatan, kajian kebijakan, latihan dan pengembangan kompetensi inovasi administrasi negara, serta pendidikan tinggi.

Wali Kota Cilegon Edi Ariadi berharap, kerja sama yang terjalian antara LAN Republik Indonesia dengan Pemkot Cilegon bukan hanya sebatas melahirkan inovasi baru, tetapi juga dapat berdampak positif bagi seluruh aspek.

“Kami mengharapkan pendampingan ini bukan hanya sebatas melahirkan inovasi baru, namun juga berdampak positif bagi seluruh aspek peningkatan penyelenggaran pemerintah, yaitu pelayanan publik, tata kelola pemerintah, daya saing daerah, serta pemberdayaan,” katanya.

Ia meminta, semua perangkat daerah, untuk berkomitmen memanfaatkan produk kelitbangan untuk menghasilkan kegiatan yang lebih implementatif. Selain itu, tutur dia, perangkat daerah diwajibkan menyusun rencana strategis (Renstra) dalam RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah). Menurut dia, renstra harus selaras dengan rencana induk kelitbangan yang akan disusun Bappeda untuk RPJMD 2021-2025. (HS)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here