Pemkot Cilegon Inventarisasi Masalah Bencana

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Cilegon melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan inventarisasi masalah bencana. Sehubungan itu, BPBD Kota Cilegon melakukan rapat koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Selasa (28/1/2020).

Rapat tersebut, dihadiri pejabat dari Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Dinas Perhubungan (Dishub), Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), dan Dinas Sosial (Dinsos). Rakor tersebut, juga dihadiri Taruna Siaga Bencana (Tagana), Lurah dan Camat yang daerahnya terdampak bencana banjir.

Kepala BPBD Kota Cilegon Erwin Harahap mengatakan, rapat koordinasi tersebut, untuk menginventarisir dan mencari solusi dan langkah-langkah untuk antisipasi banjir.

“Hasil dari Rakor, Dinas PUTR bersama dengan Astra selaku regulator Jalan Tol mencari penyebab banjir,” katanya.

Selain itu, tutur dia, Dinas PUTR akan berkoordinasi dengan PT Karakatau Steel (KS) untuk membahas wilayah yang terdampak di sekitaran industri. Hasil Rakor ini, akan dilaporkan kepada Wali Kota Cilegon selaku pimpinan tertinggi yang dapat memberikan instruksi lansgung kepada OPD terkait.

“Dalam beberapa hari ini, kami akan menunggu jawaban dari pihak Astra, KS dan seluruh industri yang terlibat untuk melakukan penanganan banjir,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut terungkap, salah satu penyebab banjir yang ada di Cilegon Barat adalah air yang turun dari perumahan Palm Hills, mendorong ke jalan tol, kemudian menyeberang, karena saluran tertutup, air melimpah ke daerah lain hingga menimbulkan banjir.

Erwin menuturkan, selain drainase yang tidak normal, sampah yang menutupi saluran juga menjadi penyebab banjir.

“Banyak sampah yang menyumbat pada drainase tersebut di antaranya batang pohon pisang yang menghalangi jalannya air sehingga air tidak lancar dalam pembuangannya. Karena air itu mengalir dari dataran tinggi ke dataran yang lebih rendah,” katanya.

Sementara itu Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Cilegon Abdul Hakim Lubis mengatakan, peran RT, RW, Lurah serta Camat harus optimal dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat. Sehingga, apapun bantuan yang telah diberikan baik PMI, Dinsos maupun BPBD semuanya adalah dari Pemerintah Kota Cilegon.

“Jangan sampai ada bantuan ke masyarakat, mengatasnamakan lembaga. Semuanya sama yakni dibawah Pemkot Cilegon. Berikan pemahaman kepada masyarakat yang terdampak bencana. baik PMI, Tagana, maupun OPD lainnya. Sehingga masyarakat paham dan mengerti bahwa semua bantuan ini berasal dari Pemkot Cilegon,” ucapnya.

PMI, kata Lubis, siap memberikan bantuan baik logistik ataupun yang lainnya dengan catatan melalui mekanisme dan aturan.

”Artinya, tim akan melakukan assesmen terlebih dahulu, kemudian berkoordinasi dengan tim lainnya yang ada dilapangan sehingga komando dalam lapangan tetap ada dibawah BPBD,” ucapnya. (Himawan Sutanto)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here