Jumat, 22 Februari 2019

Pemkot Cilegon Gelar Pra-EKPPD

CILEGON, (KB).- Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon menggelar kegiatan Pra-Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) di Aula Setda Pemkot Cilegon, Jumat (8/2/2019). Pra-EKPPD tersebut, dilakukan sebelum Pemkot Cilegon menyerahkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

Dalam acara tersebut, hadir sebagai narasumber Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri Drajat Wisnu. Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Cilegon Edi Ariadi juga membuka acara tersebut. Pra-EKPPD tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon Sari Suryati dan Pejabat Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemkot Cilegon.

Dalam sambutannya, Plt Wali Kota Cilegon Edi Ariadi mengatakan, pra-EKPPD tersebut, sangat penting, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah berkewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah.

“Laporan ini akan digunakan pemerintah sebagai dasar evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” katanya.

Ia mengharapkan, agar Pemkot Cilegon bisa meraih status penilaian tinggi dan sangat tinggi dalam hal EKPPD di tahun-tahun mendatang.

“Terus lakukan evaluasi, agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan baik dan saya harap, setiap OPD harus dikoreksi lagi serta jika ada yang kurang harus diperbaiki lagi, agar EKPPD lebih baik lagi,” ucanya.

Untuk mendukung hal tersebut, dia meminta kepada seluruh OPD yang ada di Kota Cilegon harus memahami apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi masing-masing, khususnya kepala OPD, sehingga berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Karena, hal tersebut, lanjut dia, berhubungan dengan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sementara itu, Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri Drajat Wisnu menuturkan, setiap pemerintah daerah wajib melaporkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Jadi, laporan kinerja setiap dinas maupun badan dilaporkan ke Tim Ditjen Otda yang ada di Pemerintah Provinsi Banten. (H-45)***


Sekilas Info

Nelayan Suralaya Kelola Pangkalan Perahu Fasilitas PLTU

CILEGON, (KB).- Pengelola PLTU Suralaya pembangkit unit 9 dan 10, Kota Cilegon, Banten, yang kini masih …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *