Pemkot Cilegon Diminta Telusuri Wajib Pajak

CILEGON, (KB).- Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon untuk menelusuri wajib pajak (WP) yang tidak terdata. Sebab, mereka tidak pernah memberi kontribusi pajak kepada Pemkot Cilegon. Anggota Komisi III DPRD Kota Cilegon, Rahmatulloh mengatakan, hal tersebut merupakan salah satu catata pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Banten, pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemkot Cilegon 2016.

Diduga ratusan WP tersebut tersebar di beberapa bidang usaha, seperti reklame, hotel serta restoran, industri, dan lain-lain. “Kalau tidak salah, ada 112 WP yang masuk catatan BPK. Tertulis jika WP itu belum terdata pemkot. Maka itu, menurut saya, pemkot harus segera menelusuri ratusan WP itu untuk meningkatkan potensi PAD (pendapatan asli daerah),” katanya.

Politikus Partai Demokrat tersebut menilai, sektor PAD yang saat ini memberikan sumbangan masih terbilang minim. Sehingga, upaya penelusuran tentu akan memperluas potensi PAD. “Apalagi PAD dari sektor retribusi sudah diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Di situ ada retribusi PJU, BUMD, dan lain-lain. Pajak hotel dan restoran memang tidak terlalu besar, tapi jika kebocoran bisa ditutupi tentu akan signifikan jadinya,” ujarnya.

Potensi PAD dari BUMD, menurut dia, juga masih perlu dimaksimalkan, contohnya PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM) yang seharusnya bisa memperluas pelayanan di sejumlah pelabuhan-pelabuhan kecil milik industri. “Pasang rambu-rambu di pelabuhan, kalau tidak tambah UPT (Unit Pelayanan Teknis),” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Cilegon, Edi Ariadi menuturkan, potensi pendapatan saat ini sudah maksimal. Terbukti dari catatan pada APBD Perubahan 2017, PAD Kota Cilegon mengalami peningkatan sekitar 8,42 persen. “Semula Rp 685 miliar, di APBD Perubahan menjadi Rp 781 miliar, meliputi komponen pajak daerah semula sebesar Rp 499 miliar menjadi Rp 555 miliar. Didominasi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan umum (PJU), pajak mineral bukan logam dan batuan, serta BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan),” tuturnya. (Sigit/Job)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here