Pemkot Cilegon Dapat Insentif Rp 33,2 M

CILEGON, (KB).- Prestasi Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon dalam hal administrasi pemerintahan mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Salah satu bentuk apresiasi tersebut, tahun ini Pemkot Cilegon mendapat kucuran dana insentif daerah (DID) senilai Rp 33,2 miliar dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada Kementerian Keuangan.

Asisten Daerah (Asda) II Setda Kota Cilegon Beatrie Noviana mengatakan, disiplin administrasi pemerintahan menjadi pertimbangan utama disetujuinya permohonan DID terhadap pemerintah pusat. Administasi pemerintahan yang dimaksud, di antaranya opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), penetapan APBD dan laporan keuangan daerah yang tepat waktu, dan lain-lain.

“Kami dinilai selalu tepat waktu dalam mengurus administrasi-administasi pemerintahan. Good and clean government yang berujung pada WTP pun menjadi salah satu pertimbangan mengapa Cilegon mendapatkan DID tahun ini,” katanya, Selasa (22/1/2019).

Sehubungan itu, tutur dia, pihaknya perlu melakukan pengarahan kepada OPD penerima bantuan DID. Mengingat 2018 lalu, Pemkot Cilegon tidak mendapatkan bantuan ini.

“DID awalnya kan hanya untuk kepentingan kesehatan fiskal, pelayanan pendidikan, serta pelayanan dasar kesehatan. Ternyata bisa menjadi luas, seperti pengelolaan pelayananan dasar publik dan pemerintahan, peningkatan kapasitas fiskal, dan lain-lain,” ujarnya.

Pencairan DID, ucap dia, akan dilakukan dalam dua tahap. Di mana pencairan tahap kedua tersebut, nantinya akan bergantung pada persentase serapan anggaran di tahap pertama.

“Pencairan setiap tahapan itu kan 50 persen. Tapi, tahap pertama itu capaian serapannya harus di angka 70 persen. Kalau tidak mencapai angka itu, maka tahapan kedua itu enggak akan dicairkan oleh pusat,” katanya.

Sementasra itu, Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Cilegon Edi Ariadi menuturkan, pengalokasian DID di setiap OPD sudah dilakukan sesuai arahan pemerintah pusat.

“Bantuan DID ini peruntukannya plus kapasitas fiskal, misalnya menyangkut intensifikasi pendapatan dan seterusnya. Termasuk operasi SAUM (Sarana Angkutan Umum Massal) yang dana operasionalnya itu dari DID. Masalahnya pencairan itu kan di sekitar April, jadi kalau akan beroperasi sekarang, maka akan menggunakan dana yang ada dulu dari APBD,” ucapnya. (AH)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here