Rabu, 20 Februari 2019
Breaking News

Pemkot Cilegon dan PT KS Bahas Masalah Lahan

CILEGON, (KB).- Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon dan PT Krakatau Steel (KS), dikabarkan sedang intens membahas lahan yang digunakan gedung Sekretariat Daerah (Setda) Pemkot Cilegon, termasuk lahan yang digunakan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon. Masalahnya status pinjam pakai dengan PT Krakatau Steel (KS) yang selama ini berlaku, terbentur Peraturan Menteri BUMN No. 4 Tahun 2017 yang mewajibkan Pemkot untuk sewa lahan.

Sementara, Pemkot Cilegon tidak mengalokasikan pembayaran sewa lahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019. Oleh karena itu, pemkot tidak bisa membayar sewa lahan kepada PT KS. Sebab itu, Pemkot Cilegon dengan PT KS sedang membahas persoalan tersebut. Terlebih status pinjam pakai 9 lahan milik PT KS yang digunakan Pemkot Cilegon, telah habis sejak 23 Mei 2018 lalu.

”MoU pemanfaatan lahan pemkot kan sudah berakhir akhir Mei 2018. Pak Plt Wali Kota (Edi Ariadi) sebetulnya sudah bersurat pada 6 Agustus 2018, untuk memohon pembuatan MoU pemanfaatan lahan yang baru. Tapi PT KS tidak juga merespons, ternyata ada sejumlah masalah yang membuat PT KS tidak membalas surat itu,” kata Asisten Daerah (Asda) II Setda Pemkot Cilegon, Beatrie Noviana, akhir pekan kemarin.

Menurut Atrie, panggilan akrab Beatrie Noviana, pergantian Direktur Utama (Dirut) PT KS dari Mas Wigrantoro Roes Setiadi menjadi Silmy Karim, menjadi persoalan awal. Beberapa bulan kemudian, barulah tim legal PT KS membahas surat permohonan Plt Wali Kota Cilegon Edi Ariadi.

”Akhir Desember kemarin, tim legal PT KS merespons surat permohonan itu. Disampaikan kepada kami dalam sebuah pertemuan, jika MoU itu tidak bisa diteruskan karena ada Permen BUMN No. 4 Tahun 2017,” ujarnya.

Selain kewajiban untuk sewa lahan, PT KS pun memerlukan persetujuan dari jajaran komisaris. Di sisi lain, tidak dianggarkannya alokasi sewa lahan membuat penentuan status lahan PT KS yang digunakan pemkot selama ini sulit untuk diputuskan.

”Persoalan ini ada imbasnya, inilah penyebab utama pembangunan Setda 6 lantai dan rehab gedung setda tidak bisa dilakukan di 2018 kemarin. Sebab saran BPK, status lahan harus diperjelas terlebih dahulu,” tuturnya.

Plt Kepala Bagian Pembangunan Setda Pemkot Cilegon Bayu Panatagama menerangkan, pada akhirnya Pemkot Cilegon kembali bersurat kepada PT KS. Dimana pihaknya meminta keringanan untuk melanjutkan MoU pinjam pakai hingga pertengahan 2019.

”Pada surat itu, kami menyantumkan sejumlah argumen. Lahan ini kan sudah menjadi prioritas daerah, makanya kami minta agar status lahan mengacu dulu dengan MoU sebelumnya. Nah menjelang APBD Perubahan 2019, barulah dibahas kembali bentuk kerja samanya, mengacu kepada Permen BUMN No. 4 Tahun 2017,” tuturnya.

Berkaitan dengan pembangunan gedung setda 6 lantai yang telanjur dianggarkan di APBD 2019, itu pun bergantung dari persetujuan PT KS. Bayu berharap agar PT KS menyetujui permohonan Pemkot Cilegon agar proyek pembangunan gedung setda 6 lantai pun tidak gagal.

”Jika permohonan kami disetujui, pembangunan gedung setda 6 lantai pun akan mengacu pada MoU baru nanti. Nanti kami cantumkan, jika status lahan di atas gedung setda 6 lantai, adalah status pinjam pakai sambil persiapan sewa lahan,” tutur Bayu. (AH)*


Sekilas Info

Edi Ariadi Dilantik Hari Ini, Dari Honorer Hingga jadi Wali Kota

CILEGON, (KB).- Karier Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Cilegon Edi Ariadi telah mencapai puncaknya. Setelah …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *