Pemkot Bontang “Curhat” ke Pemkot Cilegon

WALI Kota Cilegon Edi Ariadi saat menerima rombongan Pemkot Bontang, Provinsi Kaltim, di Ruang Rapat Wali Kota Cilegon, Senin (25/11/2019).*

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Cilegon kedatangan rombongan dari Pemkot Bontang, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Senin (25/11/2019). Rombongan yang dipimpin Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Bontang Agus Kurniawan tersebut ingin curhat tentang pemanfaatan lahan milik BUMN untuk kepentingan pembangunan infrastruktur.

Mereka diterima Wali Kota Cilegon Edi Ariadi. Dalam forum, Kajari Kota Bontang Agus Kurniawan mengatakan, tujuan kedatangannya ingin belajar bagaimana Pemkot Cilegon memanfaatkan lahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk kepentingan pembangunan infrastruktur.

“Kami mengetahui jika Pemkot Cilegon memiliki kegiatan-kegiatan infrastruktur, memanfaatkan lahan milik BUMN, yakni PT KS. Kami ingin tahu pola seperti apa yang dilakukan oleh Pemkot Cilegon,” katanya.

Saat ini, ujar dia, Pemkot Bontang hendak melaksanakan pembangunan kanal air yang menghubungkan aliran sungai ke wilayah laut. Namun, wilayah pesisir laut dikuasai oleh PT Pupuk Kalimantan Timur (Kaltim).

“Untuk menghubungkan sungai dengan laut, Pemkot Bontang butuh membangun kanal. Namun, area dalam perencanaan, itu berada di wilayah PT Pupuk Kaltim,” ucapnya.

Menurut dia, sejumlah opsi muncul dalam rangka pemanfaatan lahan Pupuk Kaltim. Mulai dari pengarahan, agar PT Pupuk Kaltim membangun kanal melalui CSR, hingga ganti rugi melalui kompensasi retribusi.

“PT Pupuk Kaltim kan punya CSR, Pemkot Bontang sempat memiliki opsi untuk memanfaatkan CSR perusahaan untuk membuat kanal itu. Ada pula opsi lain, yakni melalui pengurangan pembayaran retribusi PT Pupuk Kaltim ke Pemkot Bontang. Tapi, pada akhirnya Pemkot Bontang mengambil opsi membeli lahan itu,” tuturnya.

Masalah lain yang muncul, lanjut dia, luas lahan yang dicatat oleh bagian aset PT Pupuk Kaltim, berbeda dengan yang tercantum dalam Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Pemkot Bontang. Ini pun menyulitkan upaya Pemkot Bontang mengusai lahan yang dibutuhkan itu.

“Dari RUTR-nya saja bermasalah, jadinya program ini mengambang. Maka itu, kami ingin masukan dari Pemkot Cilegon seperti apa seharusnya kami,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Cilegon Edi Ariadi membenarkan banyaknya kegiatan infrastruktur Pemkot Cilegon di atas lahan milik PT Krakatau Steel (KS).

“Itu memang benar, karena wilayah Kota Cilegon didominasi PT KS. Kompleks perkantoran Pemkot Cilegon saja berada di atas lahan KS. Di kompleks perkantoran ini, kami sedang membangun gedung enam lantai,” ujarnya.

Menurut dia, mayoritas kegiatan-kegiatan infrastruktur yang dilakukan Pemkot Cilegon di atas lahan PT KS, diawali dengan memorandum of understanding (MoU) atau perjanjian. Berasarkan MoU tersebut, akhirnya pemerintah memiliki landasan hukum untuk melakuan kegiatan.

“Dasar kami adalah MoU untuk melakukan pembangunan infrastruktur. Tapi, tidak semua pakai MoU, pada pembangunan alun-alun kami beli lahan KS,” ucapnya.

Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Pemkot Cilegon Sabri Wahyudin mengatakan, peran serta pemerintah dalam pembuatan site plan setiap industri sangat penting. Ini agar rencana pembangunan industri sinkron dengan rencana pembangunan pemerintah daerah.

“Di sinilah pentingnya keterlibatan pemerintah daerah di setiap perencanaan pembangunan industri. Jadi, rencana pembangunan pemerintah daerah tidak terhalangi oleh kehadiran industri,” tuturnya. (Sigit Angki Nugraha)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here