Pemkab Tangerang Tunggu Keputusan Pusat Soal Guru Honorer

TANGERANG, (KB).- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat menyangkut ribuan guru honorer yang belum diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tangerang Ahmad Surya Wijaya mengatakan, belum mendapatkan arahan hal pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

“Formasi dari pemerintah, bahwa PPPK diprioritaskan kepada tenaga kesehatan, pendidikan, dan penyuluh pertanian,” katanya.

Ia menuturkan, untuk calon PPPK adalah honorer yang sudah masuk dalam kategori I dan II dan telah tercantum pada data base Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Hal tersebut terkait Pemkab Tangerang mengalami kendala mengatasi persoalan guru honorer, karena untuk pengangkatan harus ada dasar hukum yang jelas, agar tidak menjadi masalah belakangan nantinya.

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, perlu ada petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang PPPK. Pihaknya sudah mendengar aspirasi para guru honorer dan telah memberikan saran, bahwa ada persoalan serius yang dihadapi menyangkut pengangkatan menjadi ASN tersebut.

Dalam pertemuan dengan sejumlah anggota Forum Honorer Ketegori II Indonesia (FHK2I) Kabupaten Tangerang, bahwa juga sudah menyerap aspirasi para guru tersebut. Laporan Dinas Pendidikan setempat terdapat 9.413 guru honorer, tetapi berdasarkan data dari FH2I sebanyak 8.733 orang yang terbaru dari Sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Namun, mengenai jumlah guru honorer tersebut, masih simpang siur dan tidak sinkron dengan data yang diperoleh. Berdasarkan pertemuan guru honorer dengan DPRD setempat dan hasil kesepakatan dengan BKPSDM Kabupaten Tangerang terdapat sebanyak 8.622 guru honorer.

Padahal sebelumnya, Ketua (FHK2I) Kabupaten Tangerang Nurjanah menuturkan, ada aspirasi dari guru, bahwa setiap bulan guru honorer mendapatkan kesejahteraan yang layak setara UMR. Aspirasi lainnya, adalah menjadikan surat tugas (ST) untuk persyaratan sertifikat guru honorer sekolah negeri. (DA)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here