Kamis, 13 Desember 2018

Pemkab Serang Tunda Promosi Pegawai

SERANG, (KB).- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang akan menunda promosi pegawai pelaksana. Hal tersebut dilakukan, karena pemkab terlebih dahulu akan menempatkan para pejabat unit pelaksana teknis (UPT) yang terdampak penghapusan.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Serang, Entus Mahmud Sahiri mengatakan, pihaknya telah memetakan penempatan para pejabat UPT yang terdampak penghapusan pada jabatan struktural yang sama dan hampir semua tertampung. Namun, dengan penempatan tersebut, maka konsekuensinya pihaknya harus menunda promosi pegawai pelaksana ke eselon IV.

“Kami dahulukan para pejabat UPT, apalagi posisinya mereka kehilangan jabatan bukan karena indisipliner. Jadi, memang konsekuensinya menunda promosi dari pelaksana ke eselon IV, karena harus mendahulukan yang sudah punya jabatan dulu,” katanya kepada Kabar Banten saat ditemui di kantor, Senin (21/5/2018).

Ia menuturkan, pegawai pelaksana yang sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan promosi ke eselon IV banyak. “Tapi kan ini lah dinamika kepegawaian yang ada, ini karena aturan,” ujarnya.

Sementara, untuk penempatan pejabat UPT yang terdampak penghapusan, menurut dia, pihaknya sudah memetakan penempatannya dan diperkirakan semua akan tertampung di jabatan eselon IV atau jabatan yang sama saat di UPT. Penempatannya ada di kecamatan, dinas, karena banyak yang pensiun juga dan ada juga peluang posisi tambah untuk 17 UPT Disdukcapil.

“Kalau gak salah terkahir kami petakan tidak ada masalah (tidak ada yang tidak tertampung), apalagi nanti ada ULP dan Kominfo. Hampir tidak ada yang kehilangan jabatan. Sebelumnya, mereka ada yang meminta tidak ditandatangi dulu perbup tentang peralihannya, tapi kan kami gak bisa menolak, karena itu aturan,” ucapnya.

Ia mengatakan, pegawai UPT tidak perlu ada kekhawatiran terkait penempatan. “Bahkan, sebelum terpetakan saja bupati sudah perhatian dan ada penyikapan yang begitu peduli, karena kalaupun misalnya kehilangan jabatan, tetap ada kompensasi,” tuturnya.

Ia menuturkan, pejabat UPT juga telah mengikuti assessment dan tinggal penempatan. “Diperkirakan ini efektifnya di akhir 2018, karena nanti di Oktober kami juga akan assessment 600 orang eselon IV,” katanya.

Kepala Bidang Pengembangan Karier BKPSDM Kabupaten Serang, Surtaman mengatakan, staf yang dari golongan 3B harusnya sudah masuk promosi, tetapi belum, itu banyak, seperti di BKPSDM ada sekitar empat orang. Begitu juga di OPD lain diperkirakan ada sekitar empat sampai lima orang yang sudah layak dipromosikan.

“Tapi, harus ditunda dulu, karena menyelamatkan yang UPT, otomatis ada promosi yang tertunda. Kecuali untuk jabatan yang tidak bisa ditunda, misalnya DPU butuh sarjana teknik, kan gak bisa juga diisi dengan yang ada kalau tidak nyambung kompetensinya,” katanya.

Sementara, untuk penempatan pejabat UPT, ujar dia, jika dilakukan bulan ini, maka masih ada yang tidak kebagian posisi. Untuk jumlah pejabat UPT yang harus ditempatkan 160, di antaranya dari Disdikbud 58 orang, Puskesmas 5 orang, Distan 29 orang, dan Dinas KB 58 orang.

“Tapi, Alhamdulillahnya kan kami punya komitmen nunggu assessement semua eselon IV, jadi ada periode Juni sampai Oktober, dan selama kurun waktu itu banyak yang pensiun di UPT dan OPD juga, maka yang tadinya gak dapat tempat jadi dapat tempat. Jadi, kursinya nambah, orangnya berkurang, Alhamdulillah ada UPT Disdukcapil jadi bisa tertampung 36 jabatan, tinggal berpikir kompetensinya,” ujarnya.

Ia menuturkan, Pemkab Serang dalam hal tersebut, semangatnya jangan sampai ada yang dirugikan, tetapi jika akhirnya ada yang dirugikan itu karena aturan. “Pemberlakukan atau efektifnya aturan baru ini paling telat akhir tahun ini, karena setahun setelah keluar aturannya harus diberlakukan dan setahunnya di Desember 2018,” tuturnya. (YY)*


Sekilas Info

Relokasi SD Terdampak Tol Serang-Panimbang, Disdikbud Diingatkan Agar Proaktif

SERANG, (KB).- Staf Khusus Bidang Pemerintahan Kabupaten Serang, Agus Erwana mengingatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *