Rabu, 16 Januari 2019

Pemkab Serang Sertifikasi Lahan Sekolah

SERANG, (KB).- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang sertifikasi lahan sekolah sebagai antisipasi sengketa lahan sekolah, sehingga persoalan yang terjadi di SMPN 1 Mancak tidak terulang. Bukan hanya gedung sekolah, namun sertifikasi juga dilakukan terhadap gedung atau bangunan yang dikuasai pemerintah.

Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa mengatakan, saat ini semua lahan sekolah sedang dilakukan proses sertifikasi secara bertahap. “Dananya terbatas, jadi bertahap. Tapi kami juga usahakan semua tanah dan bangunan yang dikuasai pemerintah, harus segera disertifikat, termasuk kantor desanya,” kata Pandji, Rabu (12/12/2018) yang terlihat geram ketika dimintai tanggapan tentang penyegelan SMPN 1 Mancak.

Pandji menilai, aksi penyegelan tersebut masuk kategori penyerobotan tanah dan mengganggu aktivitas belajar mengajar siswa.”Saya perintahkan camat melaporkan ke kepolisian, itu berarti penyerobotan. Tidak boleh selain aparat negara yang melakukan penyegelan. Kalau dia merasa punya hak atas tanah itu, maka tuntut ke pengadilan,” ujarnya.

Pandji juga mempertanyakan kapasitas Aris Rusman yang menyegel bangunan yang kini digunakan oleh publik tersebut. Sebab, menurut dia, yang berhak menyegel itu hanya lembaga negara seperti kejaksaan dan KPK. Sedangkan orang perorang, menurut dia, tidak bisa melakukan penyegelan. “Itu masuk pidana, saya enggak suka itu. Kalau dia merasa berhak, ajukan tuntutan ke pengadilan dengan bukti-bukti. Jangan begitu,” ucapnya.

Seharusnya, kata dia, Aris datang ke Pemkab Serang dan melakukan musyawarah. Namun, musyawarah yang bukan untuk memaksakan kehendak. Akan tetapi, sama-sama mundur selangkah. “Itu namanya musyawarah. Sama-sama menang, sama-sama kalah. Kalau dia memaksakan ingin merebut gitu saja, bukan musyawarah namanya,” tuturnya.

Ia memastikan bahwa tanah SMPN 1 Mancak tersebut adalah milik pemda dan telah dibayar. Jika kemudian Aris menyegel kembali, maka pihaknya tidak segan untuk melaporkan ke kepolisian sebagai kasus penyerobotan.
Sementara, Camat Mancak Marpudin mengatakan, dalam hal pelaporan tersebut bukan menjadi kapasitasnya secara prosedural. Sebab, dalam hal ini yang terganggu atau sebagai subjek adalah SMPN 1 Mancak.

“Yang melaporkan bukan saya menurut prosedur. Karena, saya tidak terganggu, sehingga yang paling tepat itu kepala sekolah. Subjeknya di sana, bukan di kecamatan. Kami hanya wilayah. Paling nanti kami fasilitasi apa yang akan dilakukan kepala sekolahnya, kami koordinasi dengan kapolsek dan pemda serta disdik,” ujarnya.

Marpudin menyarankan agar masalah itu bisa selesai. Satu-satunya cara, menurut dia, dengan membawanya ke ranah hukum. Sebab, jika musyawarah tidak akan pernah selesai dan sering menemukan jalan buntu. “Karena itu sudah lama kasusnya, dan kejadian itu berulang-ulang setiap akan ada ujian selalu seperti itu. Tapi kalau mau beres, harus proses hukum,” katanya.

Ia menegaskan, aksi tersebut bukan hanya meresahkan, namun juga sangat mengganggu. Terlebih, anak-anak tersebut akan menghadapi ujian sekolah. “Harus diselesaikan secara hukum. Kalau musyawarah sudah berulang. Saya juga sudah melakukan pendekatan ke Aris. Saya sudah jelaskan dokumen yang ada di kami. Sudah kami jelaskan semuanya. Itu ada lima orang ahli warisnya, bukan tunggal. Kalau prosedur, harus dipanggil kelima-limanya,” tuturnya.

Harus segera diselesaikan

Anggota DPRD Kabupaten Serang Dapil Mancak, Damami Muhriji, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang segera menyelesaikan sengketa lahan SMPN 1 Mancak. Sebab, menurut dia, sengketa lahan sekolah cukup banyak atau tidak hanya terjadi di Mancak.

Dia mengatakan, sangat prihatin dengan persoalan lahan SMPN 1 Mancak. Oleh karena itu, dia berharap permasalahan itu bisa diselesaikan. “Karena masalah lahan, itu bukan hanya Mancak. Tapi juga cukup banyak,” kata Damami Muhriji.

Namun untuk persoalan lahan SMPN 1 Mancak, menurut dia, tinggal tarik ulurnya antara penggugat dan tergugat. “Sangat disayangkan, karena harusnya jangan begitu. Karena yang punya lahan, juga mungkin saudaranya sekolah di situ. Itu masih bisa dimusyawarahkan dengan baik, pemerintah juga tidak akan pernah merugikan masyarakat,” tuturnya. (DN)*


Sekilas Info

Angka Kemiskinan di Provinsi Banten Naik

SERANG, (KB).- Angka kemiskinan di Provinsi Banten naik 0,01 persen dari 5,24 persen pada Maret 2018 …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *