Pemkab Serang Segera Terapkan Data Satu Pintu

SERANG, (KB).- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang akan mulai menerapkan penggunaan data satu pintu pada organisasi perangkat daerah (OPD). Hal tersebut dilakukan, agar data yang ada tidak beragam, sehingga sulit mengukur keberhasilan capaian program kerja.

Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa mengatakan, dahulu sem, seperti untuk data kependudukan saja, banyak instansi yang mengeluarkannya mulai dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), OPD lainnya, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Mereka mengeluarkan data sesuai parameter masing-masing.

Namun, kata dia, dengan terbitnya Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, bahwa data harus satu. Apapun instansinya, dia harus menggunakan satu data yang dikeluarkan oleh BPS.

“Kalau banyak data beragam nanti program masing-masing tidak saling mendukung. Karena, data yang baik itu akan menjadi program yang baik pula. Kalau program tidak berangkat dari data yang baik, tidak valid, maka program akan bias. Apalagi data beragam,” ujarnya.

Oleh karena itu, ucap dia, pada hari ini (kemarin), pihaknya sengaja mengundang semua OPD, agar menggunakan satu data BPS. OPD berperan dalam menyuplai data ke BPS. “OPD memainkan peran penyuplai data sekaligus pengguna data saat dipublis BPS,” tuturnya.

Pada Februari sampai Maret 2020, BPS akan melaksanakan sensus penduduk. Oleh karena itu, OPD diminta untuk men-suport BPS dalam menyuplai data.

“Karena, walau judulnya sensus kependudukan, tapi kalau bicara kependudukan itu ada beberapa karakter bukan hanya jumlah penduduk, tapi bicara struktur penduduk berapa usia produktif dan nonproduktif, berapa lanjut usia, penyeberan penduduk, lapangan kerja, distribusi kekayaan, dan jumlah pelajar, semua karakter penduduk akan didata saat sensus,” katanya.

Kepala BPS Kabupaten Serang Indra Warman mengatakan, terbitnya Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia tersebut, adalah amanat lama yang baru diterbitkan. Aturan tersebut, muncul dari kegalauan Presiden terkait data Kementan yang beda dengan BPS begitu juga ditingkat OPD. “Akhirnya mengatur satu data Indonesia,” ujarnya.

Ia mengatakan, SDI tidak berarti harus menggunakan satu data dari BPS. Namun, data yang ada disepakati, sebab BPS sifatnya data statistik, sedangkan untuk data sektoral ada di instansi.

“Misal data kemiskinan kami pakai yang mana. Jadi, bukan data BPS, tapi data OPD yang disepakati dan Diskominfo menjadi wali data, dalam amanatnya, dia yang mendamaikan data dari OPD dan BPS sebagai pembina data,” ucapnya.

Untuk saat ini, diakui dia, data yang ada masih tersebar, sehingga jika masyarakat atau konsumen membutuhkan data mereka masih harus minta ke dinas A dan B.

“Kalau ini (satu data) jadi memudahkan konsumen data. Datanya BPS melalui sensus, tapi (data) sektoral dinas terkait boleh pada sektornya, karena kami tidak bisa terlalu banyak. Sekarang perpres sudah terbit, kami sudah mengarah, makanya kami ada publikasi Serang dalam angka, itu data BPS, lalu data sektoral dari dinas dan dirangkum,” tuturnya. (DN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here